Segera Bangun Jembatan Perbatasan Jatim dan Jateng

Jembatan perbatasan

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk, Jawa Timur, membahas pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan berupa jembatan penghubung Blora-Bojonegoro dan Blora-Ngawi di salah satu Hotel di Blora, Kamis (24/5/2018). 

Bupati Blora, Djoko Nugroho, mengatakan, beberapa daerah perbatasan di Blora menjadi titik sentral dan menjadi tempat tujuan karena lebih mudah dijangkau.  Salah satunya, wilayah di bagian selatan cenderung melakukan aktifitas ekonomi diwilayah Ngawi, kemudian di wilayah Timur lebih memilih untuk pergi di Surabaya daripada Semarang.  

Dijelaskan beberapa wilayah terpencil juga melakukan aktifitas ekonomi di Kecamatan Ngraho yang masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga untuk membuka akses ekonomi maka pihaknya akan membangun infrastruktur yang menghubungkan dengan Kabupaten Ngawi dan Bojonegoro. 

Salah satunya adalah pembangunan jembatan medalem yang berada di Kecamatan Mendem Kabupaten Blora dan Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Serta jembatan Randublatung – Getas  yang berada di Kabupaten Blora yang menghubungkan Banjarejo, Kabupaten Ngawi. 

Dengan membuka akses di wilayah selatan ini akan membawa dampak ekonomi, apalagi wilayah selatan Blora merupakan sentra penghasil padi.

Baca Juga :   DBHCHT 2025 untuk Buruh Rokok Bojonegoro Dianggarkan Rp 34,1 Miliar

“Saya sangat berharap agar pembangunan jembatan yang akan membuka akses ekonomi,” tandasnya. 

Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Suprianto, mengingatkan akan pentingnya kerangka dan payung hukum serta kesepakatan bersama antar daerah dan adanya pendelegasian kewenangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Pemrov Jatim ini sangat mendukung adanya inisiatif yang digagas Bupati Blora, untuk membangun jembatan, karena semangat yang utama dalam membangun jembatan ini adalah membuka akses ekonomi, membuka wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Namun acuan harus dibuat, dan jangan sampai berdampak hukum dikemudian hari,” pungkasnya.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *