SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Yohana Yembise menyerahkan langsung penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2018 kepada Bupati Tuban, Jawa Timur, Fathul Huda, bersama 176 Bupati/Walikota lainnya dari 389 Kabupaten/kota se-Indonesia. Untuk Bumi Wali, sebutan lain Tuban sendiri tahun ini masuk dalam kriteria ‘Pratama’.
“Penghargaan ini merupakan bentuk kepedulian dan apresiasi kami atas segala jerih payah para Bupati dan Walikota dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, yakni upaya pemenuhan hak anak,” ujar Menteri Yohana, melalui keterangan resmi yang diterima suarabanyuurip.com, Selasa (24/7/2018).
Sejak pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, negara berkewajiban memenuhi semua hak anak, melindungi anak. Sekaligus menghargai pandangan anak sebagaimana tercantum dalam konvensi tersebut.
Melalui KLA, Kementerian PP-PA berupaya keras mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada 2030 mendatang. Pengembangan KLA mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Menteri Perempuan pertama dari Papua ini, berharap, penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir. Justru dengan adanya penghargaan ini, para Bupati/Walikota lebih meningkatkan perhatian terhadap masalah tumbuh kembang dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing.
“Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi dan memacu Kabupaten/kota lainnya untuk segera mengikuti,” jelasnya.
Dari penilain KLA ini, Kementerian PP-PA membagi dalam 5 kriteria yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kla. Tahun ini peraih penghargaan KLA naik hampir 50 persen dari tahun lalu, yang terbagi menjadi 10 Pemerintah Provinsi Sebagai penggerak KLA, 2 Kab/kota kariteria Utama, 11 Kriteria Madya, 51 kriteri Nindya dan 113 kriteria Pratama.
Menteri Yohana juga menjelaskan, tentang Hari Anak Nasional 2018 yang mengambil Tema “Anak Indonesia, Anak GENIUS (Gesit-Empati-Berani-Unggul-Sehat)â€.
“Melalui tema yang diangkat kali ini, saya berharap anak Indonesia dapat menjadi anak yang sehat, berbahagia dan aman,” ucapnya.Â
Lebih dari itu, sejalan dengan akan diadakannya ASIAN GAMES, anak juga dapat berolahraga, dan beraktivitas di luar ruangan. Sekaligus belajar sportifitas sehingga dapat terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif.
Bupati Tuban, Fathul Huda, mengucapkan rasa syukur dan bahagia karena usaha keras berbagai pihak lintas sektoral selama ini dalam mewujudkan Kabupaten Tuban menjadi Layak anak bisa tercapai.
“Tanpa dukungan semua pihak tentu penghargaan ini belum bisa kita raih, terutama saya harapkan adanya peran serta masyarakat yang semakin baik lagi dalam mewujudkan Kabupaten Layak anak,” sergah Bupati kelahiran Kecamatan Montong ini.
Bupati dua periode ini, menegaskan, saat ini Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak sudah di godok dan ditargetkan bisa disahkan akhir tahun ini sehingga dapat segera diimplementasikan. Selain itu, berbagai infrastruktur, mulai dari objek wisata, perpustakaan, arena olahraga, dan tempat publik lainnya, akan dioptimalkan dalam mengedepankan prinsip ramah anak.
“Saat ini sangat perlu didengarkan suara anak, mereka berhak mengemukakan pokok pikiran mereka terutama dalam memenuhi hak-hak mereka, karena sejatinya mereka adalah agen perubahan dan penerus bangsa ini kedepan,” tambah Bupati Huda sapaan akrabnya.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Tuban, Nurjanah, mengungkapkan, bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukanlah pekerjaan yang mudah. Kendati demikian, berkat komitmen dari berbagai pihak akhirnya predikat itu bisa diraih.
“Penghargaan ini akan kita jadikan motivasi dan juga bahan evaluasi dalam merumuskan setiap kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan anak,” janjinya.
Saat ini di Kabupaten Tuban sudah berdiri Forum Anak Ronggolawe (FAR) Tuban di tingkat Kabupaten. Rencananya organisasi yang mewadahi kegiatan anak ini akan dikembangkan sampai di tingkat kecamatan dan desa.
Mantan Camat Jenu ini menjelaskan, KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sekaligus terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Ada lima klaster hak anak yang harus dipenuhi, agar sebuah Kabupaten/kota mendapat predikat sebagai KLA. Lima klaster tersebut adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus bagi anak.
Sebatas diketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan Penghargaan KLA tahun 2018, pada Senin (23/7) malam. Bertempat di Dyandra Convention Center Jalan basuki Rachmat 93-1-5, Kota Surabaya.(Aim)