SuaraBanyuurip.com – Ali Imron
Tuban– Tak kurang dari 128 personel security PT Holcim Tuban Plant mengeluh karena sampai kontrak tahun kedua di 2018 berjalan, tak kunjung mendapatkan jam istirahat, hak cuti, maupun hitungan kelebihan jam kerja serah terima shift.
Perlakuan semacam ini dirasakan security, sejak kontrak tahun pertama pada bulan Desember 2016.
“Kami selama bekerja hampir dua tahun tak pernah diberi jam istirahat,” ujar salah satu security Holcim, kepada suarabanyuurip.com, yang minta dirahasikan identitasnya, Senin (13/8/2018).
Kondisi ini bermula di bulan Desember 2017, saat ramai kasus pengurangan tenaga security. Atas perjuangan bersama Komisi A DPRD Tuban, Jawa Timur, pengurangan akhirnya batal.
Seharusnya di bulan Desember, para security tanda tangan kontrak baru. Berhubung ada perselisihan pengurangan tenaga keamanan, tanda tangan kontrak belum bisa dilakukan. Sampai dengan persoalan tersebut clear, bulan Januari 2018 mereka membahas kontrak baru.
Kebetulan ada rencana membedah dengan Dinas Penaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM PTSP dan Naker) Tuban, bersama PT Sentinel Cakra Buana Subkon PT Holcim. Waktu itu, perwakilan security langsung membeberkan fakta dalam setahun tak mendapat jam istirahat, padahal itu kewajiban perusahaan untuk memberikannya.
Selain itu, security juga meminta diberi cuti, karena kontrak di tahun kedua juga belum dipenuhi. Ditambah hitungan jam serah terima satu jam harus diberi. Sesuai sistem kontrak idealnya personel bekerja dalam delapan jam, tapi realita di lapangan rata-rata kerja sembilan jam. Kondisi ini terjadi karena dua peleton masuk bersama, menjalani proses serah terima di lapangan.
“Saat itu ditengahi pihak Dinas PM PTSP dan Naker. Karena tanda tangan kontrak molor sebulan, jadinya item yang dituntut dibicarakan dikemudian hari,” terangnya.
Selepas itu, para security kemudian bertemu dengan Sentinel membahas beberapa hal. Dimana sebelumnya sudah membeber pos beserta plot alur penugasan security. Karena plot tersebut sangat minim, rata-rata di masing-masing pos hanya satu personel. Bagi pos yang isinya lebih satu personel, maka dianggap pos penting.
Katakanlah di pintu utama, disitu ada tiga personel. Satu harus selalu bertugas di dalam pos sebagai admin, dan dua lainnya masing-masing bertugas di pintu masuk dan keluar. Sama saja tiga personel tersebut, tidak bisa istirahat.
“Atas penjelasan itu, pemkab meminta pihak Sentinel membayar jam istirahat security karena memang tidak bisa istirahat,” tegasnya.
Security maupun Sentinel akhirnya berunding membahas nominal hitungan jam istirahat tersebut. Disepakati Rp400 ribu/ bulan, dan dijanjikan akan diajukan ke manajemen Holcim. Pihaknya diminta menunggu, sembari dikawal Komisi A DPRD Tuban, Fahmi Fikroni.
Lain waktu ditanyakan kembali, dan Sentinel menjawab tidak jadi diajukan karena dikomplain Holcim. Saat security merasa dipermainkan, Sentinel meminta waktu kembali.
Setelah lama menunggu tak ada kepastian, Komisi A akhirnya koordinasi dengan Holcim. Pihak Holcim pun menjawab, bahwa sistem kontrak security sepenuhnya di Sentinel (Fuel Outshorcing).
“Semuanya sudah diserahkan ke Sentinel,” imbuhnya menirukan jawaban Holcim.
Dari keterangan ini, security tahu kalau dibohongi dan dipermainkan. Pihak Sentinel mengaku akan mengajukan, tapi pihak Holcim sendiri mengaku tak menerima pengajuan apapun dari kontraktornya yang menangani security.
Keterangan tersebut menyulut kemarahan security, dan langsung bersikap tidak ikut apel karena dirasa makan waktu. Sikap sementara ini akan berlanjut sampai ada titik temu yang terbaik bagi semua pihak terkait.
“Kami sementara menghilangkan kegiatan apel,” tambahnya.
Para security sebenarnya sudah meminta haknya di tahun pertama kontrak. Dikarenakan disuruh menungu, akhirnya kasus ini baru mencuat di permukaan.
Hampir dua tahun berjalan, pihaknya tak pernah dapat jam istirahat, cuti, maupun hitungan kelebihan jam serah terima. Saat didesak, pihak Sentinel berjanji akan memberi hak jam istirahat hitungan mulai Desember 2016.
Selama komunikasi, pihak Holcim seolah-olah lebih membela kontraktornya PT Sentinel dibanding pekerjanya. Terbukti saat Sentinel sepakat mengganti jam istirahat, tapi Holcim dengan tegas mengatakan tak ada regulasi yang mengatur jam istirahat bisa diuangkan.
Padahal security hampir dua tahun bekerja tanpa dihitung kelebihan jamnya. Kalau kedepan bisa dibicarakan lagi, tapi bagaimana pertanggungjawaban yang sudah berlangsung.
Begitupula dengan cuti, hitungan security dengan Sentinel bahwa pengganti cuti yang tak diberikan dihitung satu kali lembur dengan estimasi setahun Rp2,4 juta. Kendati demikian, dipatahkan Holcim dengan regulasi dimana setiap personel hanya mendapat Rp900 ribu/tahun.
Alasannya, pihaknya akan mengosongkan beberapa pos security untuk mengganti personel yang akan cuti. Padahal sebelumnya Holcim, mengatakan taunya setiap hari harus ada 32 personel yang masuk. Tidak peduli personel tersebut dari pos mana.
“Mau cuti atau apa, Sentinel harus menyediakan satu personel untuk menggantikan personel yang berhalangan,” terangnya.
Selepas kemelut seperti ini terjadi, pihak Holcim justru seperti membalikkan fakta. Holcim justru bersedia mengosongkan beberapa pos, untuk membantu Sentinel agar personil bisa mengambil hak cuti. Ini sebagai bukti kalau Holcim lebih condong membantu kontraktornya.
Menyikapi keluhan security, Manager G.A dan Comprel Holcim, Trayudi Darma, menjelaskan, kalau pihaknya akan cari info detail dulu seperti apa. Karena persoalan security sudah domainnya kontraktor. Kendati demikian, tentunya tetap menjadi perhatian Holcim juga.
“Kami memerlukan informasi dari banyak pihak. Supaya gak keliru menyikapinya,” sergah Yudi sapaan akrabnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mendesak Holcim maupun Sentinel segera menyelesaikan persolan ini. Jika keduanya tak mampu, Komisi A akan memanggil semua pihak terkait untuk duduk bersama.
“Persoalan ini akan panjang jika tidak segera diselesaikan,” tegas pria yang juga pemilik salah satu saham di Klub Persatu Tuban.
Perlu dipahami, jika security Holcim sekarang sudah mulai berontak dan sebentar lagi melakukan unjuk rasa. Kalau sampai demo tentu banyak pihak yang dirugikan, baik Holcim, maupun lainnya.
Sampai berita ini ditulis, Suara Banyuurip masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari PT Sentinel Cakra Buana Subkon PT Holcim.(Aim)