Blora Darurat Kekeringan, Proyek SPAM Belum Difungsikan

SuaraBanyuurip.com -  Ahmad Sampurno

Blora – Belum dioperasikannya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, hingga saat ini menjadi sororatan Staf Ahli DPR RI, Seno Margo Utomo. Musim kemarau seperti sekarang ini warga sangat membutuhkan air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Proyek pembangunan SPAM dimulai sejak 2015 dengan anggaran sebesar Rp135 miliar yang bersumber dari APBN. Kontraktor pelaksananya adalah PT Hutama Karya (HK).

Menurut Seno, panggilan akrabnya, seharusnya SPAM di tersebut sudah dioperasikan untuk membantu warga mencukupi kebutuhan air bersih. Apalagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora telah meningkatkan status wilayahnya darurat kekeringan.

Jika SPAM ini difungsikan bisa mengalirkan air dari Sungai Bengawan Solo hingga Blora. Namun dengan ambrolnya salah satu bagian bangunan saat dilakukan uji coba pada wal Juli lalu, menjadikan pengoperasian fasilitas pemenuhuan air bersih ini menjadi tertunda.

“Senin siang kemarin saya mendatangi pihak Kementerian PUPR. Saya ditemui langsung oleh Satker SPAM strategi dan tim,” ujarnya Selasa (21/8/2018) pagi. 

Mantan anggota DPRD Blora ini, menjelaskan, satuan kerja Kementerian PUPR sudah melakukan koordinasi dengan Hutama Karya sebagai kontraktor, dan mendesak agar tanki penjernih lumpur (Prasedimentasi) diselesaikan sampai akhir tahun 2018 ini. 

Mereka terus melakukan jaster (uji pemberian zat aditif untuk penjernihan air) karena air Bengawan Solo saat musim kemarau keruh. 

“Karena ada limbah pewarna batik dari Solo. Sehingga kualitas air baku yang tercemar pewarna batik waktu kemarau agak sulit dalam proses penjernihan,” terangnya.

Ditergetkan pada akhir bulan ini, sudah terealisasi trial untuk mengalirkan ke wilayah Cepu. Dengan debit air dua kali 50 liter perdetik.

“Sementara trial tidak melalui prasedimentasi, jadi langsung bypass tanpa melalui penjernih lumpur,” ungkap polisitisi PKS ini. 

Dalam waktu dekat, pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengecek proyek dan melihat progresnya. 

Terpisah, Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Blora, Yan Ria Pramono, mengaku tidak mengetahui progres perbaikan proyek tersebut karena milik pusat.  Sehingga pengawasannya tidak melibatkan dari Kabupaten Blora. 

“Tidak ada,” ujarnya singkat. (ams)