SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Tim anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, sepakat meningkatkan tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) K2 dan Non K2 didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Bojonegoro, Donny Bayu Setiawan, menyampaikan, sebelum ditingkatkan dilakukan pembahasan yang panjang terutama dengan stakeholder terkait, yakni Dinas Pendidikan.
“Meskipun sempat berdebat dan berjalan alot, akhirnya kami sepakat,” kata Politisi asal PDI P ini dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon perkiraan Anggaran Sementara atau KUA PPAS, Senin (3/9/2018) kemarin.
Untuk GTT Kategori 2, tahun 2018 telah dianggarkan Rp 750 ribu perbulan dan tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 1 juta perbulan. Sedangkan GTT non K2 juga ada kenaikan dari Rp 500 ribu menjadi Rp 600 ribu setiap bulan.
Bagi honorer yang semula tidak terakomodasi karena tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) mulai tahun depan akan diberikan tunjangan sebesar Rp 250 ribu.
“Sementara Guru Pemdidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan akan menerima Rp 100 ribu perbulan,” tandasnya.
Peningkatan tunjangan tersebut merupakan realisasi salah satu janji politik Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Anna Muawanah dan Budi Irawanto.
Data dari Dinas Pendidikan menyebutkan, jumlah guru di Bojonegoro mencapai 10.664 terdiri dari 5.345 berstatus Pegawai Negeri Sipil atau PNS, sisanya berstatus non PNS terdiri dari 2.769 orang berstatus sebagai GTT K2. Sedangkan lainnya sebanyak 1811 adalah termasuk GTT non K2Â yang memilik NUPTK dan 1.603 lainnya hanya berstatus non K2 dan tidak memiliki NUPTK.(rien)Â