SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mulai membahas pengajuan tambahan modal sebesar Rp5 miliar oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) untuk pengelolaan sumur tua.
“Besok, akan kami rapatkan bersama instansi terkait,” kata Kepala BPKAD, Ibnu Soeyoeti, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (18/9/2018).
Menurut pria jangkung ini, untuk memberikan tambahan modal perlu adanya evaluasi kinerja PT BBS selama tiga tahun terakhir dan rencana kerja tiga tahun mendatang.
“Kita lihat tiga tahun kebelakang PT BBS ini kinerjanya seperti apa,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, butuh koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari Badan Perencanaan Daerah (Bapenda), Bagian Perekonomian, Badan Pendapatan, Inspektorat, dan BPKAD.
“Juga dibahas, apakah kedepan rencana bisnis di sumur tua ini menguntungkan atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi B, DPRD Bojonegoro, Lasuri, mendukung adanya tambahan modal sebesar Rp5 miliar. Asal PT BBS melakukan perhitungan dengan baik dan benar.
“Jangan sampai, tambahan modal ini malah membuat daerah rugi,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dari hasil rapat koordinasi antara PT BBS dan Komisi B beberapa waktu lalu menyebutkan, untuk melakukan peningkatan pengiriman minyak rata-rata 300 barel per hari (Bph) serta untuk mendapatkan keuntungan Rp289 juta per bulan, PT BBS memerlukan modal sekira Rp5.902.875.000 per bulan.
Sedangkan dari kontrak 494 sumur, per Agustus 2018 pengiriman minyak baru mencapai 113 Bph.(rien)Â