SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Meningkatnya aktivitas di Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang berpusat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dipastikan akan diiringi meningkatnya limbah (sampah) dari proyek tersebut.Â
Untuk mengantisipasi persoalan limbah ini, Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi Demokrat DPRD Bojonegoro, M Fauzan, mendorong kepada Pemkab setempat melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah sekitar J-TB.Â
“TPA Banjarsari, sudah overload dan perlu perluasan. Sementara proyek J-TB sudah dimulai dan pastinya menghasilkan sampah,” kata pria yang juga Ketua Komisi D kepada suarabanyuurip.com, Selasa (6/11/2018).
Dari data yang didapat Komisi D, TPA di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, itu dibangun tahun 1990 dengan luas 4,9 hektar baik perkantoran dan tempat penampungan sampah. Untuk sampah sendiri, memakan lahan seluas 3,5 hektar. Â
Dari jumlah luasan itu terus menyempit karena volume sampah terus meningkat hingga 260 meter kubik per hari.
Fauzan memastikan keberadaan proyek J-TB yang dikendalikan Pertamina EP Cepu (PEPC), itu akan menimbulkan sampah cukup banyak, dan seharusnya ditampung di lokasi sendiri agar tidak menimbulkan masalah.Â
“Pengalaman PT Tripatra saat menggarap proyek Banyuurip di Blok Cepu, menghasilkan sampah banyak dan membuat TPA Banjarsari full,” beber politisi asal Desa Bareng, Kecamatan Ngasem ini.Â
Dengan kekuatan APBD tahun 2019 yang mencapai Rp4,6 triliun, menurut Fauzan, akan sangat bisa melanjutkan pembangunan TPA di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, yang sempat terbengkelai.Â
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menganggarkan untuk pembangunan TPA Bandungrejo sebesar Rp400 juta dari APBD tahun 2014 dialihkan untuk pembangunan kantor di TPA Banjarsari.Â
“Karena salah satu indikator penilaian Adipura Kencana adanya kantor di lokasi TPA,” ujar Kepala DLH, Nurul Azizah dikonfirmasi terpisah.
Pembangunan TPA di Bandungrejo sempat diusulkan lagi di APBD 2016 kurang lebih Rp5 miliar yang mencakup pagar, tanggul, kantor, pembuangan atau sanitasi.
“Tapi untuk tahun depan, tidak kami anggarkan karena masih ada program prioritas lainnya,” pungkasnya.(rien)