SuaraBanyuurip.com – Ahmad SampurnoÂ
Bojonegoro – Tak kurang dari 30 Kepala Desa (Kades) sekitar lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB)Â berdiskusi bareng Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Budi Irawanto, di Pendapa Rumah Mensesneg di Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (20/11/2018).
Puluhan kades tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Tambakrejo, Ngambon, Ngraho, Purwosari, dan Ngasem. Dalam diskusi sedikitnya ada tiga pokok persoalan yang dijadikan pembahasan. Diantaranya jaringan listrik, transportasi, dan kebutuhan air bersih.
Kepala Desa (Kades) Mulyorejo, Fajar Dwi Purnomo, menyampaikan, di wilayahnya masih terdapat dukuhan yang setiap musim kemarau warga kekurangan air bersih. Salah satunya Dukuhan Nglorok.
“Dropping air bersih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro sudah. Maksud kami bagaimana jika diberikan semacam program jaringan air bersih yang biaya peralatannya tidak membebani masyarakat,” kata Kades Mulyorejo Fajar Dwi Purnomo di acara diskusi.
Di tempat yang sama, Kades Karangmangu, Kecamatan Ngambon, Parji, menyampaikan, selain air bersih pembangunan sarana transportasi seperti jalan juga perlu diperhatikan.
“Dengan jalan yang baik tentu dapat meningkatkan perekonomian warga juga. Karena arus lalu lintas menjadi lancer,” ujarnya.
Menanggapi usulan para kades, Wabup Budi Irawanto, menegaskan, pembangunan jalan poros kecamatan dan jembatan yang rusak telah menjadi program prioritas Pemkab Bojonegoro.
Sedangkan untuk kerusakan jalan yang bukan tanggung jawab pemkab seperti jalan desa jika Pemerintah Desa (Pemdes) anggarannya tidak mencukupi bisa mengajukan ke pemkab. Dengan begitu pemkab bisa melakukan pembangunannya.Â
“Target kami tahun 2020 pembangunan infrastruktur jalan poros kecamatan dan jembatan tuntas,” tandas Wabup.
Sementara Mensesneg Pratikno, menambahkan, akan berusaha membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.Â
“Biar nanti dari tim Ademos melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pemdes untuk program-program baik tentang usaha peningkatan ekonomi dan program lainnya,” pungkasnya.(ams)