SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Anna Muawanah, minta Kepala Desa (Kades) tanggap pendataan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) jika dimintai data oleh Pemkab Bojonegoro.
“Dari 419 desa, ada 10 diantaranya yang terlambat menyetorkan pemutakhiran data penerima Jamkesda,” kata Bupati Anna Muawanah saat rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa di Pendopo Malowopati, Senin (3/12/2018).
Selama ini, anggaran yang dipasang dalam APBD untuk Jamkesda adalah sebesar Rp80 miliar tiap tahun. Anggaran sebesar itu, harus dikonsolidasikan sesuai amanah Undang-undang sehingga tepat sasaran. Data penerima Jamkesda untuk sementara ini yang diterima sebanyak 109 ribu orang. Sementara yang belum masuk adalah kurang lebih 6000 orang.
“Saya minta, pengelolaan data ditingkat desa harus efektif, efisien, dan akuntabel,” tandasnya.
Menurut Bupati Anna Muawanah, setelah mendapatkan data dari 10 desa yang tertinggal tersebut, Pemkab akan melakukan pemutakhiran data lagi agar masyarakat bisa segera menerima manfaatnya.
“Jangan sampai, hanya karena desa terlambat menyetorkan data akhirnya masyarakat tidak bisa menerima manfaat Jamkesda,” tegas bupati wanita pertama di Bojonegoro ini.(rien)