SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) media massa memiliki andil dalam pengawasan. Sebab, obyek pengawasan pemilu tidak sebanding dengan jumlah petugas pengawas. Sehingga, media massa perlu dilibatkan dalam segala jenis fungsinya.
Hal itu diungkapkan oleh Abdul Muiz, praktisi Media dari Suara Merdeka, saat menjadi nara sumber pada sosialisasi pengawasan dengan stakeholder dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Blora, Jawa Tengah, Selasa (4/12/2018).
Dia menjelaskan, dibanding dengan pemilu sebelumnya, jumlah sumber daya manusia pengawas pemilu yang ada saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan.
Namun, apabila dikaitkan dengan tugas, fungsi, dan kewajiban kelembagaan maka sumber daya pengawas pemilu sekarang ini masih kurang dari yang diharapkan. Terlebih jika dikaitkan dengan objek pengawasan pemilu.
“Maka sumber daya manusia pengawas pemilu tidak seimbang dengan jumlah objek pengawasan pemilu tersebut,” ujarnya.
Aiz sapaan akrabnya, menyampaikan, keberadaan media merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia. Hampir disetiap sendi kehidupan, baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat membutuhkan media informasi.
“Begitu kuatnya peran media tak terlepas dari kebutuhan manusia akan informasi,” tandas pria humanis ini.
Sementara, peran jurnalis dalam membuat informasi di media massa sangat menyentuh pada segala aspek kehidupan di masyarakat. “Peran ini pun terasa pada dimensi politik khusunya pada proses pemilihan umum,” ungkapnya.
Dalam perhelatan pemilu, menurut Aiz, jurnalis mesti menyajikan fakta-fakta dan informasi independen yang akan menjadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan.
“Untuk itu independensi media sangatlah penting,” ucapnya.
Pemilu yang akan berlangsung, telah diterbitkan aturan dalam setiap tahapannya. Aturan dalam pemilu dibuat untuk ditaati. Bukan sebaliknya, dilanggar dengan mencari celah terbebas dari jerat hukum pemilu. “Sebagai kontrol sosial, media berperan sejauh mana aturan itu ditegakkan,” tuturnya.
Dalam hal ini, pengawasan dilakukan untuk memastikan pemilu yang berkualitas sehingga dihasilkan pemimpin yang berkualitas.(ams)