SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Sebanyak 9 orang perwakilan lembaga pendidikan islam baik dari Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, mengadukan tentang pembatalan dana hibah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat yang seharusnya akan dicairkan akhir bulan ini.
Pembatalan dana hibah tersebut dinilai merugikan lembaga, karena sejak diturunkan Surat Keputusan (SK) Bupati Anna Muawanah untuk pemberian hibah pada 22 November 2018 lalu, semua lembaga langsung mengerjakan pembangunan gedung berupa satu ruang kelas baru dengan nilai rata-rata sebesar Rp200 juta.
Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Muhammadiyah 8 Desa Sumberagung, Kecamatan Kepohbaru, Yazid Zamal Fanani, mengatakan, dari 21 lembaga yang mendapatkan dana hibah tahun ini, ada 19 yang dibatalkan secara sepihak.
“Termasuk Mts yang saya pimpin sekarang ini, padahal pekerjaan sudah berjalan 50 persen,” ujar pria bertubuh tinggi ini.
Menurut Yazid, Dinas Pendidikan sendiri secara tekhnis tidak mengetahui alasan pembatalan tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya meminta dukungan DPRD agar bantuan tersebut tetap diberikan. Selain pekerjaan rehabilitasi kelas baru sudah berjalan hampir 50 persen, dana yang digunakan sekarang untuk membangun dari pinjaman.
“Jadi kita membangun ruang kelas itu, uangnya pinjam dulu. Kalau tidak dibayar, nasibnya seperti apa,” imbuh pria berkacamata minus.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, merekomendasikan kepada BPKAD untuk mencairkan dana hibah tersebut dengan alasan semua lembaga telah melaksanakan pembangunan.
“Kasihan kalau tidak dicairkan, jadi saya perintahkan agar BPKAD tetap mencairkan dana,” tegas Politisi asal Partai Golongan Karya.
Di konfirmasi terpisah, Kepala BPKAD Ibnu Soeyoeti, belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Saat ditemui dikantornya sedang tidak ada, telephone tidak diangkat, begitu pula pesan singkat yang dikirim tidak dibalas. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan, Hanafi, juga belum ada jawaban.(rien)