SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Iuran Jaminan Kesehatan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, justru membuat beban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, bertambah. Terbukti, Pemkab Blora harus mengeluarkan anggaran dua kali lipat untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya.
Pada tahun ini setiap bulan Pemkab Blora mengeluarkan anggaran sebesar Rp15,2 miliar, sementara tahun lalu hanya Rp7 miliar.Â
Sebagai mana diketahui, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai awal Januari 2019 tidak lagi berlaku. Keputusan itu sudah dilayangkan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada seluruh rumah sakit daerah maupun pihak kecamatan serta dinas sosial.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Blora, Edi Widayat, menjelaskan, bahwa Jemkesda sekarang tidak lagi berlaku. Pemkab Blora sudah menggantinya dengan bentuk BPJS Kesehatan yang fungsinya sama untuk membantu pengobatan masyarakat miskin. Sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Untuk iuran bulanannya ditanggung oleh Pemkab Blora.Â
Pihaknya mengaku, menggunakan Jamkesda sebenarnya lebih meringankan Pemkab Blora dibanding dengan BPJS Kesehatan. Karena anggarannya lebih ringan. Sementaran BPJS anggarannya lebih besar.Â
Tahun ini, pembayaran iuran bulanan Pemkab Blora harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp15,2 miliar. Sementara, saat masih menggunakan Jamkesda, hanya cukup membayarkan selama pengobatan di rumah sakit dengan berbekal surat rujukan. Anggaran hanya Rp7 miliar.Â
“Jadi malah dua kali lipat. Mau bagaimana lagi ini perintah dari pusat,” ujarnya.
Kendati untuk pembayarannya tidak ditanggung sendiri oleh Pemkab Blora. Melainkan dilakukan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Untuk yang dapat BPJS nanti sekira 50.000 orang, untuk data jelasnya saya tidak tau,” ujarnya.
Salah satu penguna Jamkesda, Alif, mengaku, sampai saat ini belum tahu jika kartu kesehatan miliknya itu tidak lagi berfungsi. Meskipun Dinkes mengatakan akan menganti Jamkesda dengan kartu BPJS. Namun sampai saat ini belum ada pemeberitahuan sama sekali.
“Kartu Jamkesda saya belum ditukarkan dengan kartu BPJS, kalau memang ada pengantian,” ungkap warga Blora ini.(ams)