SuaraBanyuurip.com -Â Ali Imron
Tuban – Masuknya kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) di Bumi Wali tinggal menunggu waktu. Kilang diproyeksikan bakal berdiri di beberapa desa di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Ketua DPRD Tuban, Miyadi, yakin jika Kilang Jenu, sebutan familier NGRR bisa berdampak pada masyarakat. Efek positifnya, perekonomoian warga akan meningkat dan berimbas pada pengentasan kemiskinan.
“Bayangkan berapa ribu orang yang bisa bekerja di sana,†ujar Miyadi, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (8/1/2019).
Selain lapangan kerja, NGRR juga akan menghidupkan perekonomian warga di sekitar lokasi. Salah satunya adalah terpakainya usaha dan jasa masyarakat seperti katering, laundry, dan sejenisnya.
Bupati Tuban, Fathul Huda, menegaskan, peletakan batu pertama pembangunan kilang akan dimulai di Februari 2019 bulan depan. Informasi tersebut berdasar hasil rapat koordinasi antara Pemkab Tuban dengan Pertamina di Surabaya.
Presiden Jokowi juga direncanakan akan menghadiri peletakan batu pertama kilang berkapasitas 300 ribu Barel per Hari (Bph) itu. Bupati dua periode itu mengaku akan pasang badan dengan keberadaan kilang NGRR di Tuban.
“Jadi lebih banyak manfaat apabila kilang itu berada di Tuban,†terang pebisnis Batu Bara di Kalimantan.
Keberadaan kilang NGRR di Tuban, disebut bisa menjadi salah satu solusi penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin menyempit. Mantan Ketua PCNU menjelaskan, Tuban tidak sepenuhnya bisa mengandalkan pertanian karena antara jumlah pemilik lahan dengan petani yang ada sangat tidak seimbang.
Data yang diungkapkan Bupati Tuban kepada sejumlah media, disebutkan kalau jumlah penduduk di bumi wali sebanyak 1,3 juta jiwa. Dari total jumlah penduduk, sebanyak 70 persen, atau sekitar 900.000 orang yang bekerja sebagai petani. Lahan di Tuban hanya 120 ribu hektar dan dipunyai 200.000 orang saja, sementara sisanya (700.000 petani) hanya bekerja sebagai buruh tani.
Bupati kelahiran Kecamatan Montong meminta kepada warga agar merasa tidak dirugikan dengan dibangunnya kilang NGRR. Bapak empat anak tersebut mengakui jumlah warga yang mendukung lebih banyak dibandingkan dengan yang menolak NGRR.
“Kalau mau berpikir secara matematis, semestinya tidak ada yang merasa perlu dirugikan,†tambah Bupati pendakwah agama itu.
Pihaknya beralasan kilang NGRR membutuhkan lahan yang sebagian besar adalah milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 364 hektar. Itupun perizinan sudah dibereskan oleh Pertamina.
Perusahaan plat merah menyediakan opsi ketika warga yang menolak tidak mau melepaskan lahan, maka akan dilakukan reklamasi laut untuk menutupi kekurangan lahan yang dibutuhkan.
Karena NGRR dipastikan berdiri di Tuban, maka dia meminta agar warga menangkap peluang pekerjaan. Selain dengan bekerja secara langsung, juga bisa menangkap potensi-potensi perekonomian yang ada di sekitarnya.
“Dari 900.000 petani hanya 200.000 petani saja yang punya lahan. Sisanya mau kerja apa,†pungkasnya. (Aim)