SuaraBanyuurip.com -Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, melaunching Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Pendopo Malowopati, Rabu (16/1/2019) yang diikuti oleh 250 pedagang sebagai salah satu perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Anna Muawanah dan Budi Irawanto saat Pilkada lalu.
Bupati Anna Muawanah, menyampaikan, KPP ini telah dituangkan dalam draft RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai kontrak politik yang dibuat pada masa proses demokrasi.
“Oleh sebab itu, kami menggunakan pihak ketiga yaitu melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memberikan akses permodalan bagi pedagang pemegang KPP,” ujarnya saat memberikan sambutan.
Keberadaan KPP ini, salah satunya adalah hasil pantauan di lapangan yang banyak menemukan pedagang kaki lima terjerat rentenir dengan bunga hingga 30 persen. Oleh sebab itu, dengan kehadiran Pemkab Bojonegoro, BPR akan memberikan pinjaman dengan bunga hanya 6 persen.
“Maka Pemkab hadir memberikan solusi agar pedagang kecil tidak terlibat rentenir. Target kami ada 5000 KPP yang diberikan kepada pedagang,” ujar wanita berhijab ini.
KPP sendiri punya kriteria, termasuk pedagang yang punya olahan di rumah tangga sekarang ada izin industri rumah tangga. Oleh karena itu, segera saja diajukan izinnya ke Dinas Kesehatan.
“Bagi pemegang KPP tidak dikenakan biaya untuk mengajukan biayanya,” tambahnya.
Yang selanjutnya adalah, pelatihan bagi masyarakat sehingga tidak punya usaha. Disini, Dinas Perdagangan bisa melaksanakan pelatihan tersebut. Selain bisa membuka usaha juga mudah mendapatkan akses permodalan.
Hal yang besar lagi, masyarakat yang memiliki industri sendiri baik itu kerajinan tangan maupun karya olahan lain, maka bisa mendapatkan hak paten. Sehingga, setelah didaftarkan karyanya tersebut maka tidak akan bisa dijiplak atau ditiru orang lain.
“Pendaftarannya juga gratis,” ungkap wanita 50 tahun ini.
Salah satu pedagang Ayam Krispy, Murtini, mengaku, senang dengan adanya KPP ini. Dia sudah mengajukan persyaratan sebelumnya kepada Dinas Perdagangan untuk mendapatkan KPP agar mudah mendapatkan akses permodalan.
“Tinggal proses saja, saya ngajukan lima juta untuk beli gerobak yang layak bagi dagangan saya,” kata wanita asal Kecamatan Kalitidu ini.(rien)