SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dilaporkan adanya indikasi tidak tepat sasaran membuat Wakil Bupati (Wabup) Blora, Arief Rohman, langsung meminta agar dilakukan perbaikan data bagi penerima bantuan PKH sehingga tepat sasaran.
“Berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Selain itu ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mampu namun tidak mau mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Oleh sebab itu, pendamping PKH bersama Kepala Desa harus bisa bersinergi agar penyalurannya bisa berjalan dengan baik,†kata Wakil Bupati Blora.
Jika ada kesulitan administrasi dalam upaya tersebut, pihaknya mengaku siap membantu. “Bisa dijadwalkan rakor di masing-masing kecamatan untuk rembugan bersama. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kepala desa dan Pendamping PKH,†ungkapnya.
Wakil Bupati yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora ini, memberikan tugas para pendamping PKH supaya mendorong KPM yang sudah mampu, bersedia mundur dari daftar penerima bantuan.
“Tolong dibantu agar KPM yang sudah mampu bisa mengundurkan diri, dan diganti dengan keluarga lainnya,” tandasnya.
Menurut Wabup Arif Rahman, karena masih banyak keluarga kurang mampu yang belum masuk daftar penerima manfaat.
“Kami bersama Bapak Bupati ingin semua bantuan sosial tepat sasaran. Sehingga pada akhir masa jabatan nanti, tingkat kemiskinan Blora bisa keluar dari zona merah Jawa Tengah,†ujarnya.
Diketahui, tingkat Kemiskinan Blora pada tahun 2018 kemarin masih di angka 11,90 persen, angka itu masuk zona merah Jawa Tengah karena berada di atas rata-rata provinsi yang sebesar 11,32 persen.
Pernyataan Wakil Bupati itupun diperkuat oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Sri Handoko. Dia menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak usulan keluarga kurang mampu belum bisa masuk KPM.
“Masalah utama yang menjadi kendala kami saat ini adalah masih banyaknya KPM yang tidak tepat sasaran,†ungkap Sri Handoko.
Pihaknya meminta Kepada Desa atau Kelurahan, untuk mengadakan musyawarah desa (Musdes) agar program PKH ini lebih tepat sasaran.
“Pendamping PKH diharapkan dapat memandirikan KPM, minimal satu pendamping satu keluarga PKH. Dengan jumlah pendamping sebanyak 145, maka minimal dapat memandirikan KPM PKH sejumlah 145 keluarga,†lanjutnya.
Dia menuturkan, PKH mulai 2014 hingga kini terjadi kenaikan dana di setiap tahunnya. “Tahun 2018 jumlah KPM PKH dan non PKH yang sudah menerima bantuan sejumlah 75.0602 KPM,” ujarnya.
Permasalahan selanjutnya, adalah KPM yang sudah mampu tidak mau mengundurkan diri. Sehingga banyak yang masuk namun tidak ada yang keluar. Padahal dari hasil survei, tingkat Kemiskinan Blora terus menurun meskipun di Jawa Tengah masih dalam zona merah.(Ams)