Pemdes Ngampel Adukan Masalah Pasar Desa ke Presiden

Kepala Desa Ngampel

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku akan mengadukan masalah pasar desa kepada Presiden Joko Widodo.

Lantaran hingga 4 tahun berjalan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pasar desa belum juga diterbitkan oleh Pemkab Bojonegoro. Hal ini membuat rencana membuka peluang kerja bagi eks pekerja Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang masa kontraknya habis tidak berjalan dengan lancar.

“Akhirnya, banyak puluhan pekerja dari Pad A dan B Lapangan Sukowati yang habis kontraknya 2018 lalu masih menganggur,” tandas Kepala Desa Ngampel, Pudjianto, Jumat (19/4/2019).

Padahal, dengan adanya pasar desa, diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran. Terlebih, seiring menurunnya produksi migas yang dioperatori Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, mempengaruhi jumlah tenaga kerja.

“Ya jelas, sekarang ini kerja di lapangan Sukowati tidak bisa jadi andalan. Karena tenaga kerjanya sudah tak sebanyak dulu,” tandasnya.

Pihaknya berharap, pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bojonegoro, bisa merubah nasib warga Ngampel. Namun, justru santer kabar yang diterima jika Pemkab memerintahkan untuk memberlakukan sewa.

Baca Juga :   Komisi C Sepakat Akar Cerai dan Diska Tinggi Akibat Kemiskinan dan Pendidikan Rendah

“Saya sudah maju ke Bupati Anna tidak ada hasil. Ya sudah, maju ke Presiden Jokowi saja, mau menuntut penyelesaian,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kamidin, mengatakan, IMB Pasar Ngampel masih proses dan tidak ada hambatan.

“Karena IMB sangat penting, sehingga butuh waktu apalagi Pemkab berkomitmen memberi kemudahan investasi,” pungkasnya.(rien)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Google News SUARA BANYUURIP
» dan Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *