SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar tahun 2019 untuk penerima program Kartu Petani Mandiri (KPM).
“KPM ini, janji politiknya Bupati Anna Mu’awanah dan mulai dilaksanakan secara bertahap,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Pertanian, Senthot Susena, saat ditemui dikantornya, Senin (29/4/2019).
Dia mengatakan, proses pemberian KPM ini harus melalui kelompok tani dan memiliki syarat tertentu. Diantaranya, bukan buruh tani, dan minimal memiliki sawah seluas dua hektar.
Jumlah kelompok petani yang ada di Kabupaten Bojonegoro sekarang ini sebanyak 1.548 kelompok. Sementara petaninya berjumlah 219.000.
“Nanti, pemegang KPM akan mendapatkan manfaatnya seperti bantuan modal, asuransi, dan pelatihan pasca panen. Namun melalui kelompok masing-masing,” tegasnya.
Saat ini, program KPM belum dilaksanakan karena masih tahap sosialisasi di tingkat desa. Sementara, Dinas Pertanian juga melakukan cetak kartu bagi 20.000 petani yang akan mendapatkan program.
“Cetak kartunya dianggarkan Rp1.50 juta,” tandasnya.
Dinas Pertanian tidak bisa menentukan, jumlah bantuan yang akan diberikan pada kelompok tani karena tergantung jumlah luas lahan dan jumlah kelompok sesuai pengajuan.
“KPM ini sudah ada regulasinya, yakni peraturan bupati (Perbup) No 48 Tahun 2018 tentang program petani mandiri,” kata Senthot Susena.
Sebelumnya, petani di wilayah Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, mengeluhkan tidak mendapat KPM dari Pemkab Bojonegoro.
Disisi lain bagi yang pegang KPM, dan memiliki sawah seluas sekira 5 hektar yang merugi hingga puluhan juta rupiah karena gagal panen akibat banjir melanda tidak ada bantuan sama sekali.(rien)