SuaraBanyuurip.com – Ahmad Sampurno
Blora – Difabel Blora Mustika (DBM) galang dukungan dari elemen masyarakat, untuk mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas. Selain dialog, juga ditandai dengan deklarasi dukungan di ruang pertemuan Jalan Sudirman Blora.
Acara yang di prakarasai DBM ini, mengundang sejumlah tokoh masyarakat, ormas, organisasi mahasiswa, SLB se-Kabupaten Blora, organisasi kepemudaan, muslimat, Fatayat, dan aisyiah yang ada di Kabupaten Blora.
“Jumlah difabel di Blora berdasarkan data BPS tahun 2012 berjumlah 16000 jiwa. Namun, perhatian terhadap kaum difabel masih penuh hambatan, diskriminasi dan terpinggirkan,” kata Ketua DBM Blora, Muhammad Abdul Ghofur, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (23/5/2019).
Abdul Ghofur berharap, agar Raperda Disabilitas segera disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Sudah hampir tiga tahun dilakukan pembahasan, namun nyatanya Perda disabilitas di Kabupaten Blora belum bisa terealisasi.
Komunitas DBM pun meminta dukungan berbagai pihak untuk mengawal percepatan perda ini. Keberadaan perda difabel sangat penting untuk memberi kepastian hukum penyandang disabilitas di Blora.
“Tahun 2018 perda ini harusnya sudah selesai, tapi alasan DPRD belum sempurna, sehingga menggantung belum jelas. Kami berharap dengan kehadiran jenengan disini, banyak memberi dukungan biar Blora jadi kota yang ramah inklusi,” kata Abdul Ghofur.
Ghofur mengungkapkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Blora, merupakan tertinggi nomor tiga di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Tegal dan Brebes.
“Data BPS Jateng 2012, jumlah difabel di Blora 16 ribu. Sementara di data kami baru ada 720. Jadi masih banyak yang belum terdata. Karena apa? Kebanyakan mereka malu sebagai difabel,” terang Ghofur.
Keinginan adanya perda disabilitas mendapat dukungan penuh dari sejumlah ormas yang hadir. Pengurus muslimat Blora, Siti Aminah, mengaku, siap membantu mewujudkan perda difabel di Kabupaten Blora.
“Kami siap mendukung apa yang telah menjadi keinginan temen-temen difabel. Muslimat siap ikut mengawal dan mendata anak-anak difabel sampai di desa-desa. Kita akan terjunkan anggota di tingkat ranting sampai anak ranting untuk ikut melakukan pendataan,” ucapnya.
Acara ditutup dengan deklarasi seluruh ormas dalam komitmennya mendukung percepatan perda disabilitas di Kabupaten Blora.(her/ams)