Pengadaan Barang dan Jasa KKKS Migas Sesuai PTK 007

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu migas mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007. SKK Migas selaku lembaga pengawas hanya memberikan persetujuan untuk kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) yang dilaksanakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Sementara, subkontraktornya hanya diberikan disposisi ke KKKS dan harus sesuai dengan PTK 007,” kata Kepala Bagian Humas SKK Migas Jabanusa , Doni Ariyanto kepada suarabanyuurip.com, Minggu (23/6/2019).

PTK 007 ini memiliki tiga tujuan. Yakni mendukung peningkatan cadangan dan produksi, meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses bisnis, dan menumbuhkembangkan investasi di dalam negeri dalam rangka meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Oleh karena itu, semua pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa KKKS di Bojonegoro, termasuk operator Lapangan Minyak Banyu Urip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), operator Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) Pertamina EP Cepu(PEPC) maupun operator Lapangan Sukowati, Blok Tuban, Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field, akan diaudit SKK Migas.

“Semua akan diaudit pengadaan ke KKKS untuk sub pengadaan tersebut,” tegasnya. 

Sebelumnya,  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pola pengadaan barang dan jasa di hulu migas Indonesia berbeda dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. 

“Kami melihat, proses pengadaan barang dan jasa di hulu migas lebih rumit lagi pengawasannya, ” kata anggota badan pekerja ICW, Lais Abid, kepada suarabanyuurip.com saat di Bojonegoro, Kamis (20/6/2019) lalu. 

Untuk mengetahui detail pengadaan barang dan jasa oleh KKK Migas, publik harus mengetahui dulu anggaran atau biaya yang disediakan pemerintah melalui SKK Migas. 

“Kita harus tahu lebih dahulu perencanaan awal sampai pelaksanaan mulai anggaran dan kegiatannya,” tuturnya. 

Namun demikian, tambah Lais Abid, selama ini belum ada upaya transparansi dari SKK Migas maupun KKKS dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa baik saat konstruksi sampai pada produksi.(rien)