SuaraBanyuurip.com -Â Ahmad Sampurno
Blora –Besaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Pemkab Blora, Jawa Tengah, mendapat sorotan Aliansi Masyarakat Sipil setempat karena dinilai terlalu kecil. Tahun 2018 lalu, pendapatan di sektor ini hanya sebesar Rp31,8 miliar.Â
Anggota Aliansi Masyarakat Sipil Blora, Seno Margo Utomo, menyampaikan, jumlah DBH Migas yang diterima tidak adil. Sebab, Blora masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok Cepu. Namun, pendapatan dari Sektor Migas justru bukan dari DBH Migas Blok Cepu.Â
“Itu didapatkan dari DBH Gas Blok Gundih dan DBH Minyak dari Ledok dan Semanggi. Dari Gas sekira Rp29 M dan sisanya Rp2,9 M dari minyak,” kata Seno kepada suarabanyuurip.com, Selasa (25/6/2019).Â
Staf Ahli DPR-RI itu kemudian membandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tahun 2019 ini, kabupaten yang dipimpin bupati perempuan itu-sebutan lain Bojonegoro- memperoleh DBH Migas dari Blok Cepu mencapai sekitar Rp2 triliunan. Sedangkan Blora nol rupiah.
“Padahal resevoirnya berada di Blora dan Bojonegoro,†tegasnya.Â
Seno menilai ada ketidakadilan dalam pembagian DBH Migas Blok Cepu ini. Apalagi produksi Blok Cepu sekarang ini naik dari target awal dalam plan of development (PoD) sebesar 165 ribu barel per hari (bph), menjadi 220 ribu bph. Produksi tersebut masih bisa dioptimalkan sampai 280 ribu bph.
“Tapi Blora sepeserpun tidak dapat DBH dari situ,†tandasnya.
Seharusnya, pemerintah pusat perlu melihat lagi kebijakan terkait pembagian DBH migas berbasis mulut sumur. Alasannya, di dunia lazim menggunakan sistem share blok migas berbasis WKP atau resevoir. Â
“Seperti halnya basis share dalam Participating Interest Blok Cepu dan Blok Migas lain,” tuturnya.
Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Sipil Blora sekarang ini tengah berusaha melakukan uji meteriil (Judicial Review) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ke Makamah Konstitusi. Di dalam regulasi itu mengatur tentang skema pembagian DBH Migas yang menyebabkan Blora tidak mendapat DBH Migas Blok Cepu.Â
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan, telah mengetahui rencana Aliansi Masyarakat Sipil Blora melakukan uji meteriil sebagai bentuk perjuangan mendapatkan DBH Migas Blok Cepu.
“Mereka berencana audiensi dengan bupati. Setelah itu akan ada pembahasan lebih lanjut,†pungkas Arief.(ams)