SuaraBanyuurip.com – d suko nugroho
Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mendapat penghargaan pengelola Basis Data Terpadu (BDT) terbaik nasional melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Tahun 2019 dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penghargaan diserahkan Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth.Â
Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Jakarta, Jumat (28/6/2019) kemarin.
“Iya benar. Bojonegoro jadi salah satu terbaik nasional,” kata Helmy, sapaan akrabnya kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (29/6/2019).
Menurut Helmy, keberhasilan ini berkat kerja keras dan dukungan camat yang sudah memfasilitasi dan mendorong desa-desa di Bojonegoro untuk terus melakukan verifikasi dan validasi (Verval) BDT dan bantuan sosial (bansos) lainnya. Diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI-JKN).
“Semoga kedepan sasaran penerima bansos lebih tepat dan benar-benar bermanfaat bagi mereka yang layak menerima program-program pengentasan kemiskinan baik dari pusat maupun daerah,” pungkasnya.
BDT adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah.Â
Kemensos di tahun 2019 terus menyempurnakan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) untuk mereduksi kesalahan pendataan. Tujuannya memastikan bansos tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat.Â
“Data kemiskinan bersifat sangat dinamis, sehingga pemutakhiran harus periodik dan sesering mungkin dilakukan supaya data akurat,” kata Mensos, Agus Gumiwang Kartasasmita  di sela-sela rakornas dilansir dari beritasatu.com.Â
Dalam waktu dekat, pembaruan data penerima bansos pun akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sebelumnya dilakukan setiap enam bulan sekali. Untuk mendukung itu, akan diluncurkan aplikasi SIKS-NG berbasis android yakni SIKSDROID. Aplikasi ini diharapkan mendukung verivali data terpadu serta monitoring kegiatan pelaksanaan verivali tersebut.
Sistem ini dapat digunakan secara online maupun offline untuk mengakomodir ketersediaan atau kondisi jaringan internet yang tidak merata. Kelebihan SIKSDROID di antaranya terdapat fitur perekaman lokasi, perekaman waktu wawancara di lapangan serta foto kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Dengan aplikasi ini proses verivali menjadi lebih efektif dan efisien.
Rakornas tahap I ini diikuti 17 provinsi dan 256 kabupaten/kota. Wilayah tersebut meliputi Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Nantinya untuk tahap II akan diikuti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua.
Dalam kesempatan itu, Kemensos memberikan penghargaan bagi daerah yang aktif melakukan verval. Penghargaan diberikan ke Pemerintah Daerah Boyolali dan Bojonegoro. Selain penghargaan, Mensos juga menyebut untuk daerah tersebut akan diberikan tambahan program bantuan sosial.
“Ke depan proses pendataan penerima bansos ini juga akan melibatkan masyarakat. Sehingga kita bisa mendapat masukan dari masyarakat dalam mendukung pembaruan data,” pungkas Mensos.(suko)