SuaraBanyuurip.com -Â Sebanyak 54 pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Blora, Jawa Tengah, bersepakat komitmen dan sinergi mendukung percepatan pembangunan infrastruk jaringan distribusi gas (Jargas) rumah tangga di wilayahnya.
Ada 293.533 sambungan rumah (SR) yang akan dibangun pemerintah pusat di 54 kabupaten/kota pada 2020. Total biayanya mencapai Rp3,2 triliun.Â
Komitmen dan sinergi bersama itu ditandai penandatanganan Berita Acara Koordinasi Rencana Pembangunan Jargas Tahun Anggaran 2020 di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (25/7/2019).
Penandatanganan disaksikan oleh Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso serta Direktur Infastruktur dan Teknologi PT PGN, Dilo Seno Widagdo.
Pemanfaatan jargas menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dengan lahirnya Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.
Plt Dirjen Migas, Djoko Siswanto berharap manfaat gas bumi dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi secara riil. Selain rumah tangga yang akan mendapatkan manfaat langsung, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan.
“Jargas ini energi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain,” ujarnya dilansir dari laman resemi kementerian ESDM.
Djoko menjelaskan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Tahun 2015-2030 karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, bersaing, ramah lingkungan, dan efisien. Saat ini, Pemerintah telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah sambungan sebesar 325.852 Sambungan Rumah (SR) di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota.
Untuk tahun 2020, Pemerintah akan membangun sebanyak 293.533 SR di 54 Kabupaten/Kota. Jumlah ini sangat besar dibandingkan dengan jumlah SR yang berhasil dibangun selama 2009 hingga 2018 yaitu sebanyak 325.852 SR di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota.
Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jargas yang dibangun selama 10 tahun mulai 2009 hingga tahun ini sebanyak 325.852 SR.Â
“Tahun 2020, cuma setahun tapi SR yang dibangun jumlahnya hampir sama dengan 10 tahun,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan jargas sangat penting. Berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.
“Kalau pembangunan ini lancar, maka semuanya sambungan rumah akan terbangun. Tapi kalau ternyata masih ada yang dibakar, diganggu, maka sebagian pembangunan akan ditunda karena kita tidak bisa menambah anggarannya sebagai pengganti infrastruktur yang rusak,” tutur Djoko.
Daerah yang rencananya akan dibangun jargas tahun 2020 adalah Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Deli serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Sarolangun, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Banyuasin.
Kemudian Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Selain itu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Wajo, Kabupaten Banggai, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Untuk pembangunan jargas tersebut, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (sub holding gas bumi), untuk melaksanakan penyusunan FEED (Front End Engineering Design)-DEDC (Detail Engineering Design Construction) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019.
Manajemen PGN yang diwakili Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Dilo Seno Widagdo menyampaikan, kesuksesan program Jargas akan sangat dipengaruhi oleh koordinasi, kerjasama dan dukungan dari beberapa pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah terkait penyediaan perijinan dan mempercepat pembuatan FEED untuk perencanaan lokasi Jargas yang tepat sasaran, efektif dan efisien.
“FEED – DEDC akan menjadi referensi dalam pengajuan APBN Program Jargas. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama dan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk menyukseskan dan aktif dalam percepatan kegiatan FEED – DEDC sehingga data dapat merepresentasikan kondisi riil serta program jargas dapat berjalan sesuai dengan tujuan kegiatan bagi pemerataan akses energi ramah lingkungan serta tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah,” lanjut Dilo.
Ditargetkan FEED – DEDC akan diselesaikan pada akhir Oktober 2019. Selain itu, mitigasi resiko sosial saat pelaksanaan kegiatan pembangunan serta dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah sangat diperlukan untuk bersinergi ikut menjaga infrastruktur dan fasilitas jargas dari oknum-oknum yang berupaya menghambat suksesnya program strategis ini. (red)