SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) IDFoS Indonesia menegaskan, perekrutan Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Asri Dharma Sejahtera (ADS) harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk publik.
“Pelaksanaannya pun harus sesuai aturan yang ada, salah satunya melalui fit and proper tes,” kata Direktur IDFoS, Joko Hadi Purnomo, Kamis (1/8/2019).
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tahu siapa saja kandidat yang akan mencalonkan diri menjadi pucuk pimpinan BUMD yang mengelola penyertaan modal atau participating interest (PI) Blok Cepu ini. Apakah berkompeten atau tidak.
“Karena, Diretur PT ADS ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni dibidangnya agar pengelolaan PI dari Blok Cepu bisa maksimal,” lanjut Joko.
Dosen di STAI Al Hikmah Tuban ini mengaku, tidak hanya proses pengisian Direksi saja yang harus transparan, namun juga laporan pertanggungjawaban keuangan yang selama ini ditutup rapat. Padahal, ada dana PI yang telah dibayarkan oleh Operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang masih ngendon di rekening PT ADS sebesar Rp1,7 Triliun.
“Publik berhak tahu laporan keuangan dan BUMD wajib memberikan pada siapapun yang meminta. Jika tidak melalui BUMD, bisa melalui Pemkab Bojonegoro,” tandasnya.
Sebelumnya, Asisten II Bagian perekonomian dan Pembangunan Sekkab Bojonegoro, Setyo Yuliono, mengaku, masih melakukan audit independen untuk keuangan PT ADS. Setelah itu, baru melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017.
“RUPS ini yang menjadi dasar melaksakanakn pengisisan Dirut, Kami sudah ajukan kepada Bupati Anna,” pungkasnya dalam satu kesempatan.Â