SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta agar eksekutif tidak menganggarkan lagi pembangunan infrastruktur di Bojonegoro yang sudah ditangani oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) seperti KKKS Lapangan Banyu Urip, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru, Pertamina EP Cepu (PEPC), maupun Lapangan Sukowati, Pertamina EP Asset 4 Sukowati Field.Â
“Kalau sudah dibangun oleh KKKS ya jangan dianggarkan lagi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Ketua DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, saat ditemui Suarabanyuurip.com beberapa waktu lalu di MCM Resto.
Pihaknya mengingatkan kepada Pemkab Bojonegoro, untuk memisahkan antara program yang didanai dari APBD dengan program yang didanai dari program Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga, tidak terjadi double anggaran dikemudian hari.
“Jangan sampai itu terjadi ya, sudah dianggarakan di APBD ternyata masih dimintakan lagi ke KKKS,” tegasnya.
Disinggung adanya rencana pembangunan jembatan di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, yang pernah dibangun oleh PEPC tahun 2012 namun dianggarkan lagi di dalam APBD tahun 2019, Imam menyatakan itu bisa jadi sebuah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kalau proyek jembatan itu dilanjutkan, bisa jadi temuan. Karena, tahun 2012 kan sudah dibangun. Tapi tahun ini dianggarkan lagi. Tidak boleh ya, lebih baik jangan diteruskan,” pesannya.
Sementara itu, dari data yang didapat melalui LPSE Bojonegoro menyebutkan, jembatan di Desa Jelu dianggarkan didalam APBD 2019 sebesar Rp1,12 miliar. Namun, rencana perbaikan jembatan yang menghubungkan dua kecamatan tersebut gagal lelang.
“Gagal lelang, belum ada pekerjaan fisik di lapangan. Mau dilakukan lelang ulang sudah tidak memadai waktunya,” pungkas Kabid Jembatan, DPU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro.