SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan, adanya kebocoran data termasuk nomor telephone bukanlah kesalahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan. Persoalannya adalah, masyarakat sekarang ini terbiasa untuk dimintai data.
“Anda masuk hotel dimintai KTP dan nomor telephone, dan juga transaksi-transaksi lainnya yang menyebutkan data itu. Itulah yang kemudian, ada sebagian yang dikumpulkan dan dijual,†kata Staf Ahli Menteri Kominfo RI, Henry Subiakto, kepada Suarabanyuurip.com saat di Bojoengoro beberapa waktu lalu.
Data-data yang diberikan masyarakat dalam sebuah transaksi itulah yang selama ini tidak ada yang mengamankan. Banyaknya data-data dari masyarakat tersebut, lanjut dia, ada yang kemudian dijual. Itulah yang sekarang ini menjadi permasalahan, sehingga banyak yang merasa dirugikan dengan pesan-pesan melalui SMS termasuk penipuan.
“Oleh karena itu, kami bersama DPR RI sedang merencanakan rancangan Undang-undang perlindungan data pribadi. Disitu semua akan diatur bagaimana data konsumen bisa dijaga kerahasiaannya,†tegasnya.
Sementara itu, Fatimah (25), salah satu mahasiswi dari Universitas Swasta di Bojonegoro menyatakan, hampir setiap hari mendapatkan pesan pendek seperti mendapatkan undian berhadiah, pinjaman online, bahkan telephone-telephone dari operator lembaga perbankan.
“Seringnya itu ditawarin pinjaman online atau tipu-tipu berhadiah,†pungkasnya.(rien)