SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Dana bagi hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tahun 2020 sebesar Rp965 miliar yang dipatok Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipastikan berdampak terhadap rencana pembangunan di wilayah setempat pada tahun depan. Program pembangunan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat akan ditunda.
“Karena itu kita akan memastikan program-program yang menjadi prioritas dan merupakan kepentingan masyarakat Bojonegoro tetap ada,” tegas Wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, suarabanyuurip.com, Kamis (10/10/2019).Â
Dijelaskan, dampak terhadap rencana program pembangunan ini karena penerimaan DBH Migas tidak sesuai dengan estimasi APBD induk 2020 sebesar Rp1,8 triliun. Sekalipun jika nantinya pemerintah pusat memberikan tambahan DBH pada APBN perubahan.Â
“Kalaupun ada tambahan akan masuk dalam APBD P, dan kemungkinan besar tidak bisa terserap sehingga bisa saja masuk Silpa,” tutur Sukur.
Oleh karena itu, politisi Partai Demokrat itu tidak mempersoalkan rencana Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Bojonegoro mengurangi paket pembangunan jalan, jembatan, alokasi dana desa (ADD), pembangunan fasilitas pendidikan, dan lainnya. Sebab anggaran tidak ada, sehingga terpaksa ada program pembangunan yang ditunda.
“Tidak masalah. Terpenting bukan program pembangunan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ditambahkan DPRD akan memperjuangkan jumlah DBH Migas yang diterima oleh pemerintah kabupaten (Pemkab). Sebab lifting dan harga juga stabil. Sehingga tidak masuk akal bila DBH Migas yang diterima Bojonegoro anjlok, tinggal Rp900 miliar.
“Seharusnya nilai DBH Migas paling tidak sama dengan penerimaan tahun ini, di atas 2 trilliun rupiah lebih,” pungkasnya. (rien)