SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku masih menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.
“Masih kami susun, besok baru diajukan ke Bupati Bojonegoro,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), I Nyoman Sudana, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (16/10/2019).
Menurutnya, target APBD tahun 2020 mengalami perubahan. Dari awalnya sebesar Rp.6 triliun harus diturunkan sebesar Rp.4 triliun. Jumlah tersebut, menyesuaikan besaran Dana Bagi Hasil Migas sebesar Rp.956 miliar dari estimasi sebelumnya yang mencapai Rp.2 triliun.
“Total pendapatan Rp.4 triliun, sementara belanjanya Rp6 triliun. Sementara Rp.2 triliun ditutup dari besaran sisa lebih anggaran atau silpa tahun 2019,” ujarnya.
Pihaknya mengaku, belum mendapatkan data pasti akan adanya kenaikan DBH Migas di triwulan ke-II. Jika ada, maka bisa dipastikan pendapatan Bojonegoro akan meningkat.
“Informasi yang kamu terima ya memang ada kenaikan, tapi belum pegang data pasti. Tidak mau berandai-andai,” tukasnya.
Dengan menurunnya pendapatan di APBD tersebut, semua kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami efisiensi anggaran termasuk pembangunan jalan dan jembatan.
“Semua anggaran di OPD akan kami kurangi menyesuaikan anggaran,” tandasnya. (rien).