SuaraBanyuurip.com – Ririn WediaÂ
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengungkapkan, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.7,1 Triliun, pihaknya pesimis eksekutif mampu melakukan serapan hingga 100 persen.
Besaran Rp.7,1 triliun tersebut, ada dana tidak terduga dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp1,3 triliun. Sementara serapan per Oktober 2019 baru berjalan sekitar 40 persen.
“Awal November serapan anggaran naiknya mungkin hanya sekitar 44,2 persen,” kata anggota Komisi B, Lasuri, Rabu (30/10/2019).Â
Menurutnya, untuk mencapai angka 60 persen saja dirasa sangat sulit. Karena, tenggat waktu pelaksanaan penyerapan anggaran tinggal dua bulan lagi.Â
“Dengan kemungkinan tersebut, saya kira tahun 2020 depan akan ada sisa lebih anggaran yang nilainya sangat besar,” ungkap anggota Badan Anggaran DPRD ini.Â
Sementara itu, Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Tata Ruang, Jafar Sodik, mengatakan, saat ini pekerjaan pembangunan jalan di Bojonegoro mencapai 80 persen lebih.Â
“Kami optimis, awal Desember semua pekerjaan bisa selesai,” tukasnya.
Pihaknya sudah memberi peringatan kepada kontraktor pelaksana agar menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu. Apabila tidak, maka tidak segan memberikan sanksi tegas.Â
“Pertengahan Desember, kontraktor harus segera mengakukan pencairan. Kalau lambat, bisa jadi anggaran tidak bisa dicairkan,” pungkasnya.Â