SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, tahun 2020 mendatang, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota penghasil minyak dan gas bumi (migas) akan mendapatkan dana transfer dari Dana Bagi Hasil Minyak dab Gas Bumi (Migas) dari pemerintah pusat.Â
“Termasuk Bojonegoro juga,” kata Kepala Seksi Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Firdaus Wajdi, Kamis (5/12/2019) lalu saat di Bojonegoro.Â
Dia mengatakan, saat ini semua Pemerintah Daerah sedang menunggu besaran pendapatan DBH Migas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2020. Karena di APBD Induk, besaran DBH Migas jauh dari estimasi salah satunya Bojonegoro yang hanya mendapat Rp956 miliar.Â
“Tahun depan, DBH Migas triwulan ke empat tahun 2019 akan ditransfer. Lalu Kurang bayar tahun 2017, 2018, dan 2019 juga,” imbuhnya.Â
Disinggung besaran angka, dia mengaku tidak tahu pasti, karena wewenang Kementerian Keuangan. Namun yang jelas, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi adanya distribusi DBH Migas 100 persen.Â
“Jadi, DBH Migas itu tidak dibayar langsung semuanya. Tapi bertahap, seperti tahun ini juga bertahap. Melihat kemampuan keuangan negara,” imbuhnya.
Dikatakan, tahun 2018 ICP sedang berada di angka yang bagus. Namun untuk tahun ini menurun. Sehingga, Pemerintah Pusat mengalami kekurangan dana. Hal itu yang membuat semua daerah tidak mendapatkan dana transfer DBH Migas pada triwulan keempat.Â
“Kedepan, kita akan lakukan koordinasi yang baik lagi sehingga apa yang dikeluhkan daerah tentang transfer DBH Migas tidak terulang lagi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Ibnoe Soeyoti, mengaku, tahun ini DBH Migas Bojonegoro tidak memenuhi target karena dipastikan tidak ada transferan di triwulan keempat atau bulan Desember 2019.
“Dari target Rp2,2 Triliun, hanya terealisasi sekitar Rp1,7 triliun saja,” pungkasnya. (rien)Â