SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta agar Pemerintah Pusat bersikap adil dalam memberikan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) kepada daerah.
“Apalagi, produksi Blok Cepu bertahap sampai 235 ribu barel per hari (Bph),” kata Anggota Komisi B, Lasuri, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (23/12/2019).
Jumlah tersebut, lanjut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai penyumbang 30 persen minyak nasional. Sehingga bisa dipastikan mendongkrak pendapatan kotor (Gross Revenue) sebesar Rp3,3 Triliun setahun.
“Ada dua Lapangan di Blok Cepu yaitu Banyu Urip dan Kedung Keris oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang menyumbangkan minyak ke negara,” tegasnya.
Sebenarnya, inilah bergaining daerah kalau memang negara di suplai dari Bojonegoro, sudah seharusnya juga seimbang pendapatan DBH Migas tahun 2020 yang hanya sebesar Rp956 miliar.
“Tidak adil, belum lagi dampak-dampak pengeboran akan dirasakan masyarakat sekitar. Makanya, program-program tanggung jawab sosial juga harus tepat sasaran,” tandas pria ramah ini.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ibnoe Soeyoeti, menyatakan, sampai saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan penjelasan alasan diberikannya DBH Migas di tahun 2020 hanya sebesar Rp956 miliar.
“Padahal kalau secara hitungan, dapatnya ya lebih dari itu,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, pada semester kedua, Kemenkeu memberikan kebijakan untuk menambahkan DBH Migas tahun 2020 hingga Rp2 triliun.
“Kita tahun depan belum bisa pasang target DBH Migas dari yang ditetapkan Kemenkeu. Belum tahu kalau di APBD perubahan, bisa jadi bertambah meski belum tahu peningkatannya berapa,” pungkasnya.(rien)