SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyarankan kepada Pemerintah Desa di Kecamatan Gayam yang kepala desanya baru dilantik untuk menggandeng Non Government Organization (NGO) lokal dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2020-2026.
“Kalau RPJMDes tidak segera disusun, maka pelaksanaan pembangunan di masyarakat akan terhambat,” tegas Sekretaris Komisi A Miftahul Huda, saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kecamatan Gayam, Jumat (19/6/2020).Â
Dijelaskan ada beberapa desa di Kecamatan Gayam yang hingga kini belum melakukan proses penyusunan RPJMDes. Padahal, ada dua desa yang sekarang ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencapai Rp6 miliar lebih seperti Gayam dan Mojodelik.
“Besaran APBDes itu informasi yang kami terima tidak bisa terserap maksimal dan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA. Ini yang harus diperhatikan,” pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dengan menggandeng NGO, diharapkan Pemdes bisa segera membentuk tim dan mendapatkan pendamping desa yang kompeten sehingga kebutuhan masyarakat bisa terakomodir. Termasuk mensingkronkan dengan 17 program prioritas Pemkab Bojonegoro.Â
“NGO-NGO di sini semuanya punya pengalaman apalagi pernah menjadi mitra perusahaan migas,” tegas Miftahul Huda.Â
Komisi dewan yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan itu juga meminta agar kecamatan berperan aktif dalam mendampingi desa-desa.
“Jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari,” Â
Terpisah, Camat Gayam, Agus Hariana menyatakan akan mendampingi semua Pemdes yang sekarang ini tengah menyusun RPJMDes. Tujuannya agar jangan sampai terlibat masalah hukum akibat salah perencanaan.
“Akan kami dampingi mereka sampai selesai menyusun RPJMDes,” pungkasnya.(rien)