SuaraBanyuurip.com -Â Ririn Wedia
Bojonegoro – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, meminta kepada Bupati Anna Mu’awanah menambah personel di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pembangunan fisik.
Wakil Ketua Banggar, Sukur Priyanto, menyampaikan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro hingga Rp7 miliar dan keterbatasan personel di OPD berpotensi terjadi kesalahan termasuk dalam pelaksanaan pembangunan baik secara tekhnis maupun non tekhnis.Â
“Ini yang membuat adanya temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK tahun 2019,” tegasnya, Jumat (17/7/2020).Â
Dijelaskan hasil LHP BPK bersifat final. Meski Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap ada catatan-catatan yang harus diperbaiki dalam rangka realisasi APBD di tahun selanjutnya.
“Kesalahan yang sudah terjadi pada Realisasi APBD 2019 harapannya tidak terjadi lagi di tahun 2020-2021,” imbuhnya.Â
Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini mengapresiasi kinerja Pemkab Bojonegoro. Karena dibandingkan dengan LHP BPK tahun 2018, catatan dari BPK sekarang ini lebih sedikit.Â
Artinya, kinerja Pemkab Bojonegoro dibanding dua tahun lalu ada peningkatan. Apalagi, kesalahan sekarang ini karena keterbatasan sumber daya manusia terlebih banyak yang pensiun.Â
“Sekarang ini APBD kita besar Rp6-7 triliun. Namun dengan SDM yang ada saat ini potensi sekali terjadi kesalahan. Beda dengan APBD yang baru Rp3-4 triliun,” imbuhnya.Â
Sukur mencontohkan, jika dulu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga dan Penataan Ruang juga Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengelola anggaran berkisar Rp200-300 miliar, sekarang naik hingga 100 persen lebih atau meningkat hingga Rp400-900 miliar. Sementara SDM sangat terbatas. Â
“Dengan beban anggaran itulah, butuh penambahan personel dan peningkatan SDM di OPD tersebut ,” pungkasnya.(rien)