SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro – Guna meningkatkan pengawasan keuangan desa (Keudes), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Bojonegoro, Senin (23/11/2020).
Dalam kegiatan tersebut DPMD Bojonegoro bersinergi dengan Inspektorat setempat. Dalam pelaksanaanya, dibagi lima cluster selama lima hari berturut-turut. Untuk cluster pertama, pada hari ini diikuti sebanyak 80 peserta operator dan supervisor dari enam kecamatan. Yakni Kecamatan Dander, Bubulan, Gondang, Temayang, Balen, dan Ngasem.
Kepala Dinas (Kadin) PMD Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, menuturkan, Siswaskeudes adalah aplikasi yang digunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai alat pengawasan atas pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan berbasis risiko dan teknik audit berbantuan komputer.
“Penerapan aplikasi Siswakeudes ini banyak manfa’atnya. Antara lain, waktu audit menjadi lebih efisien karena hemat waktu, pendokumentasian proses dan hasil keuangan lebih tertib dan rapi, menentukan desa prioritas untuk dilakukan audit berdasarkan analisis risiko, merumuskan peta permasalahan sebagai dasar tindakan selanjutnya dan lain sebagainya,” jelas Machmuddin, kepada Suarabanyuurip.com.
Tujuan Bimtek ini, lanjut Machmuddin, dalam rangka pembagian rilis terbaru aplikasi Siwaskeudes 2.0.3 dan persiapan implementasi Siswaskeudes online. Dengan diterapkannya Siswaskeudes nantinya akan sangat membantu desa dalam tahapan audit keuangan desa mulai dari tahap perencanaan audit, pelaksanaan sampai pada pelaporan audit.
“Sehingga tercapai tata usaha keuangan desa yang efektif, transparan dan akuntable,” ujar mantan Camat Ngasem ini.
Dijelaskan, Siswaskeudes ini sangat dibutuhkan disebabkan beberapa hal, diantaranya anggaran desa yang semakin besar, kemudian jumlah desa yang banyak dengan kondisi yang beragam, lalu modul atau alat bantu yang belum tersedia untuk APIP dalam mengawasi keuangan desa serta terbatasnya APIP daerah baik secara kuantitas maupun kualitas.
“Hadirnya Siswaskeudes diharapkan akan mempermudah pengawasan keuangan desa oleh APIP. Dengan Siswaskeudes, dapat dianalisa faktor risiko keuangan dan non keuangan untuk menentukan desa prioritas untuk dilakukan audit,” tutup Machmuddin.(fin)