SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro -Â Forum Masyarakat Kaliombo Anti Pencemaran Lingkungan bakal melaporkan Pimpinan DPRD ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini menyusul keputusan pimpinan DPRD yang membatalkan rencana pertemuan 30 Desember 2020.
Koordinator Forum Masyarakat Kaliombo Anti Pencemaran Lingkungan Juwadi mengatakan, hingga kini belum ada tindaklanjut mengenai laporan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan di Desa Kaliombo. Selain itu, pihaknya kecewa mengenai pembatalan sidak yang akan dilakukan Komisi A.
“Kami masih menunggu tindaklanjut dari DPRD Bojonegoro untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Jika tidak segera menindaklanjuti, kami akan melaporkan ke DPR RI,” katanya, Sabtu (2/1/2020).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Advokasi Rakyat (Akar) Bojonegoro Anam Warsito mengatakan, rencana sidak Komisi A DPRD Bojonegoro dibatalkan. Hal tersebut, membuat Forum Masyarakat Kaliombo Anti Pencemaran Lingkungan menentukan langkah bakal mengadukan Pimpinan DPRD Bojonegoro ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Kerena dirasa telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik DPRD. Kami akan laporkan seluruh pimpinan DPRD, karena keputusan pimpinan bersifat kolektif kolegial,” kata Anam.
Dia menuturkan, DPRD Bojonegoro tidak serius menanggapi permasalahan dugaan pencemaran lingkungan tersebut. Dengan adanya pembatalan sidak, sudah terbukti bahwa permasalahan ini tidak ditanggapi serius.
Anam menambahkan, Forum Masyarakat Kaliombo Anti Pencemeran Lingkungan menyatakan mosi tidak percaya pada Pimpinan DPRD Bojonegoro karena telah dengan sengaja mengabaikan pengaduan pencemaran lingkungan.
“Dan jangan menyalahkan masyarakat Kaliombo jika nanti mengadu pada wakil rakyat yang levelnya lebih tinggi ke DPR RI. Agar masalah cepat mendapat tindaklanjut dan memperoleh solusi,” katanya kepada SuaraBanyuurip.com.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, warga membutuhkan solusi, itu yang harus dipikirkan kedepan. Tentunya, lanjut dia, setelah mengidentifikasi dan mengkonsultasikan secara seksama.
“Masalah yang lain monggo-monggo saja. Negara kita itu negara yang demokratis harus saling menghormati pendapat maupun sikap setiap warga negara. Yang terpenting adalah memberikan pencerahan masalah, bukan sebaliknya yakni membuat masalah,” ungkapnya.(jk)