SuaraBanyuurip.com -Â Joko Kuncoro
Bojonegoro – Sebanyak 1.900 guru di Bojonegoro, Jawa Timur belum mendapatkan tunjangan. Karena itu, wakil rakyat meminta pemerintah daerah harus memperhatikan guru non pegawai negeri sipil (PNS) tersebut.
“Sehingga kami mengusulkan pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan anggaran untuk diberikan insentif,” kata Ahmad Supriyanto Sekretaris Komisi C DPRD Bojonegoro.
Dia mengatakan, aspirasi dari guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) telah disampaikan di rapat badan anggaran (Banggar) yang digelar hari ini. Namun, belum mendapat jawaban dari pemda karena rapat masih diskors.
Jumlah guru di Bojonegoro, ia melanjutkan, yang berstatus non PNS sebanyak 5.687 guru. Dari jumlah itu, beberapa guru sudah mendapatkan tunjangan berupa inpassing sertifikasi.
“Namun, sebanyak 1.900 guru mulai RA, MI, hingga MTS di bawah Kemenag Bojonegoro belum mendapat tunjangan atau insentif sama sekali,” katanya, Kamis (7/10/2021).
Dia menambahkan, guru non PNS tersebut belum mendapat tunjangan dan harus diperhatikan Pemda Bojonegoro. Meski sudah disampaikan di rapat Banggar, akan tetapi keputusannya ada di eksekutif.
“Dan kami mengusulkan kalau per guru diberi subsidi 300 kali 1900 guru belum mendapatkan tunjangan dan dikali setahun jumlahnya Rp 6,8 miliar. Namun belum ada jawaban karena rapat masih diskor,” tambahnya.(jk)