SuaraBanyuurip.com -Â d suko nugroho
Jakarta – Solar subsidi di SPBU terjadi kelangkaan. Kondisi ini disebabkan meningkatknya konsumsi solar subsidi seiring naiknya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19.
Namun demikian, Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas telah menentukan peruntukan solar bersubsidi hanya untuk transportasi darat. Yakni kendaraan pribadi TNKB berwarna hitam dengan tulisan putih, kendaraan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam).
Kemudian kendaraan ambulance, mobil jenazah, pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, transportasi Air dengan surat rekomendasi dari SKPD terkait, Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur.
Selain itu, solar subsidi diperuntukan bagi Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait.
Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati menyampaikan peningkatan konsumsi BBM khususnya solar subsidi ini sejalan dengan naiknya kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat di beberapa wilayah sebagai dampak dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan diturunkannya level PPKM.
“Namun demikian, pemerintah menjamin ketersediaan BBM hingga ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di masyarakat,” tegasnya Erika saat rapat koordinasi dengan Badan Usaha penerima penugasan penyaluran JBT/minyak solar yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKRÂ untuk memastikan kebutuhan BBM diseluruh wilayah Indonesia dapat tercukupi.
Sesuai UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, BPH Migas mempunyai tugas utuk melakukan pengaturan dan pengawasan agar ketersediaan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu ( JBT ) yaitu solar subsidi dan minyak tanah, dan Jenis BBM Khusus Penugasan ( JBKP) yaitu premium untuk setiap kabupaten/kota agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume kepada masyarakat yang berhak menerima.
BPH Migas selalu melakukan langkah – langkah evaluasi dan monitoring terhadap pengaturan kuota solar bersubsidi. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Pertamina dan AKR sebagai pelaksana di lapangan dan juga pemerintah daerah.
Dengan perubahan pola konsumsi yang terjadi sekarang ini, kata Erika, BPH Migas segera melakukan langkah – langkah dengan mengevaluasi pengaturan kuota solar bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kebutuhan masyarakat. Di antaranya menerbitkan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi, yaitu memberikan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut kepada PT Pertamina Patra Niaga dengan penyesuaian kuota untuk wilayah/sektor pengguna yang under dan over kuota sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 Juta KL .
“Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas,” tandasnya.
Selain itu, Erika melanjutkan BPH Migas membuat surat edaran peruntukan BBM subsidi kepada lembaga penyalur untuk dipatuhi dan mendorong digitalisasi SPBU sebagai salah satu sarana monitoring yang dilakukan oleh Pertamina.
“Dalam melakukan pengawasan di lapangan, BPH Migas bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kami mengucapkan terima kasih kepada aparat yang membantu penindakan penyalahgunaan solar yang juga menjadi salah satu faktor berkurangnya solar untuk masyarakat yang membutuhkan,” tutup Erika melalui keterangan tertulisnya.(suko)