SuaraBanyuurip.com – Teguh Budi Utomo
Jakarta – Penanganan gejala pascavaksin anak sepenuhnya ditanggung oleh negara, termasuk biaya vaksin. Sedangkan peserta JKN ditanggung BPJS, dan non JKN ditanggung oleh APBN.Â
Terkait hal itu, Kantor Staf Presiden (KSP) akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekaligus sebagai jawaban dari pemerintah sehubungan beredarnya surat kesediaan vaksin, dan menanggung resiko pascavaksin anak, yang diterima orang tua atau wali murid.Â
Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi PPKM, Minggu (16/1/2022) sore.Â
“Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua atau wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo, di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (17/1/2022).Â
Dalam rilis kepada Suarabanyuurip.com, Abraham menjelaskan, Presiden menyampaikan arahan tersebut, setelah mendengar laporan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di dalam surat itu disebutkan, segala resiko pascavaksin ditanggung oleh orang tua/wali murid.Â
“KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan. Karena itu, kemarin (Minggu, 16/1/2022) dalam Ratas, bapak KaStaf melaporkannya ke Presiden, dan langsung mendapat respon,” terangnya.Â
Ia tegaskan, penanganan gejala pascavaksin anak sepenuhnya tanggung jawab negara, termasuk soal biaya. Untuk peserta JKN ditanggung BPJS, dan non JKN ditanggung APBN.Â
Dia juga memastikan, sampai saat ini Komnas KIPI belum menerima laporan adanya gejala pascavaksin yang berujung pada kematian.
“Bila ada temuan, orang tua wali murid diharapkan melapor ke Puskesmas atau RS terdekat,” ujar Abraham. (tbu)