SuaraBanyuurip.com -Â Arifin Jauhari
Bojonegoro – Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (DPD Nasdem) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur merespon positif wacana Dana Abadi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Partai besutan Surya Paloh ini menilai kebijakan tersebut dipandang perlu karena Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) yang diterima Bojonegoro akan terus berkurang, dan habis suatu saat.
Ketua DPD Nasdem Bojonegoro, Soehadi Moeljono meyambut baik wacana mengenai suatu bentuk pendanaan yang abadi. Terutama pada dana yang diperoleh dari DBH Migas. Mengingat produksi migas akan mengalami penurunan.
“Tentu saya merespon sangat positif wacana dana abadi, terutama karena produksi minyak kedepan terus berkurang, mulai tahun 2025 produksi minyak akan turun,” kata Pak Moel, panggilan akrab Soehadi Moeljono kepada suarabanyuurip.com, Sabtu (2/4/2022).
Menurut mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro ini, dengan adanya dana abadi, dana tersebut akan bisa digunakan meringankan beban masyarakat, terutama untuk hal-hal yang kemungkinan tidak bisa dibiayai oleh dana dari pusat atau provinsi.
Namun, Pak Moel menekankan dua hal tentang regulasi yang diperlukan terkait dana abadi. Pertama, agar jangan sampai bertentangan dengan aturan yang ada dan atau yang ada diatasnya. Hal ini menimbang telah adanya UUÂ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kedua, lanjut Pak Moel, diperlukan aturan secara spesifik yang mengatur agar dana abadi ini boleh dikelola oleh pemkab dan pengelolaannya bisa dalam bentuk badan usaha, atau berbentuk lembaga keuangan tersendiri yang hanya terbatas pada Daerah Bojonegoro.
“Dan itupun untuk masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Disinggung mengenai Silpa yang tinggi terus menerus dalam tiga tahun terakhir, Pak Moel menyebut ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Antara lain, faktor perencanaan yang tidak berjalan dengan baik.
“Faktor lain bisa berupa ada uang datang secara tiba-tiba tanpa diduga, misalnya dampak perang Ukraina-Rusia yang berdampak pada kenaikan harga minyak. Jadi Silpa sangat bergantung pada suatu keadaan. Namun di sisi lain bagaimana Silpa ini bisa dimanfaatkan pada tahun berjalan sesuai Perubahan-APBD atau pada tahun berikutnya,” ujarnya.
“Sejak dulu saya memandang perlu adanya dana abadi. Apalagi sekarang Silpa tinggi. Misalnya diambil Rp1 Triliun disimpan sebagai dana abadi bisa mengurangi Silpa. Tetapi menurut saya bukan hanya soal untuk mengurangi Silpa, tetapi manfaat dari dana abadi itu yang lebih penting,” lanjutnya.
Pak Moel berharap jika dana abadi bisa diterapkan di Bojonegoro, agar dikelola sebaik-baiknya dengan benar sesuai dengan aturan dan betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.
“Yang kedua, namanya dana abadi ini kan harus ada terus dan tidak boleh berkurang. Nah, terkait hal itu, apakah misalkan Rp1 Miliar tetap itu terus yang ada, ataukah ada penambahannya. Mekanisme soal ini juga harus terjelaskan,” harapnya.
Untuk dikerahui, munculnya kembali wacana dana abadi ini selain untuk mengantisipasi penurunan DBH Migas akibat menurunya produksi, juga sebagai salah satu solusi mengatasi persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro, yang terhitung tinggi selama tiga tahun berturut-turut.(fin)