SuaraBanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Jakarta – Guna percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tujuh kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar rapat koordinasi (Rakor), Selasa (15/08/2023) kemarin.
Diantaranya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang dihadiri langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan itu, membahas target waktu penerapan SPBE lingkup Marves yang direncanakan segera berjalan dalam waktu dekat.
Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, agar semua kementerian dan lembaga harus patuh pada target-target yang telah ditentukan. Termasuk melengkapi berbagai data dan informasi yang akan diintegrasikan pada berbagai layanan.
“Kita harus patuh pada timetable yang disepakati. SPBE ini program yang harus betul-betul kita seriuskan. Ini arahan Bapak Presiden untuk dipercepat, semua layanan akan menjadi mudah dengan SPBE ini,” ujar Luhut, dikutip dari laman resmi Kementerian PANRB.
Sementara Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan apresiasi terhadap tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves yang telah memiliki progres baik dalam penerapan SPBE. Khususnya pada beberapa layanan yang akan diterapkan dalam waktu dekat.
“Saya senang dengan Bapak/Ibu semua yang menunjukkan perkembangan baik dalam penerapan SPBE. Kalau jalan tol fisik itu mempercepat layanan di jalanan, digitalisasi dengan SPBE ini akan mempercepat layanan ke masyarakat langsung menjadi ‘jalan tol’ layanan. Ini satu-satunya cara untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik,” katanya.
Dalam waktu dekat, lanjut Anas, pemerintah merencanakan mulai menerapkan SPBE untuk layanan perizinan acara. Nantinya, layanan perizinan akan dapat diakses lewat satu pintu saja karena terintegrasi antar-instansi seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian, dan lembaga terkait.
Kementerian PANRB juga akan mengawal pemangkasan proses bisnis pada layanan perizinan acara. Nantinya perizinan acara akan menjadi lebih ringkas dengan proses yang sederhana serta terintegrasi antara berbagai instansi terkait. Penerapan SPBE sebagai upaya percepatan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan lincah melalui digitalisasi.
“Percepatan digitalisasi juga termasuk dalam fokus reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan,” tandasnya.
Hadir dalam pertemuan secara daring, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo; Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Suntana; Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta para pejabat tinggi pada tujuh kementerian dan lembaga.(sam)
