SuaraBanyuurip.com – Sami’an Sasongko
Bojonegoro – Kesenjangan kesejahteraan antara Guru Swasta dan Guru Negeri di Bojonegoro masih menganga. Terbukti, ratusan guru swasta passing grade 2023 menuntut peningkatan kesejahteraan dan tidak dianak-tirikan.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan, Guru Swasta memiliki kontribusi cukup besar dalam dunia pendidikan. Baik dalam ranah inovasi ataupun pelayanan pendidikan. Namun, secara personal, kesejahteraan mereka kerap tak tersentuh intervensi apapun dari pemerintah.
“Secara umum, Guru Swasta dikenal punya inovasi dan keberanian inisiasi. Ini baik untuk dunia pendidikan. Karena itu, sudah seharusnya mendapat perhatian yang pantas,” kata Politisi Golkar ini.
Mas Pri, panggilan akrab Ahmad Supriyanto, menambahkan, persoalan pendidikan di Bojonegoro sangat komplek. Kesejahteraan Guru Swasta jadi salah satu problemanya.
“Seharusnya dengan jumlah APBD yang besar, sudah sepatutnya ada keberanian bagi pemerintah untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta,” tegasnya.
Menjawab dan merespon tuntutan ratusan Guru Swasta (8/10/2024), calon bupati (Cabup) Bojonegoro, Setyo Wahono menjelaskan, telah menyiapkan program unggulan berupa Kartu Guru. Program ini, menurut dia, merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta. Sebab, selama ini, jarak kesenjangan Guru Swasta masih sangat jauh dibanding Guru Negeri.
“Ini kartu bagi Guru Swasta. Termasuk TPQ, Madin, Paud, untuk mendapat penambahan insentif dan layanan BPJS Tenaga Kerja,” kata Cabup nomor urut 02 yang berpasangan dengan Cawabup Nurul Azizah ini.
Setyo Wahono menyebut, penambahan insentif dan layanan BPJS Tenaga Kerja adalah perihal penting yang paling dibutuhkan Guru Swasta. Dua hal itu, juga akan memperpendek jarak kesenjangan sosial antara Guru Swasta dan Guru Negeri.
“Penambahan Insentif dan jaminan BPJS. Ini sangat dibutuhkan Guru Swasta,” tegas cabup asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini.(sam)
