SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
Bojonegoro — Ulah calon wakil bupati (cawabup), Farida Hidayati yang ditengarai membikin ricuh debat publik pertama pada Sabtu (19/10/2024) lalu lantaran mengajak Cabup Teguh Haryono naik ke atas panggung, padahal debat diperuntukkan bagi cawabup menjadi buah bibir dan viral di pemberitaan media mainstream maupun postingan media sosial.
Reaksi pun bermunculan dari berbagai pihak, analis politik Muhammad Roqib salah satunya.
Muhammad Roqib mengatakan, ruang adu argumen dalam debat publik pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sangat penting dan bisa menjadi parameter atau ukuran masyarakat menilai jalan pikiran masing-masing calon.
“Masyarakat bisa mengetahui sejauh mana visi misi dan kemampuan dari calon bupati dan wakil bupati untuk mengatasi persoalan masyarakat,” katanya kepada Suarabanyuurip.com, Senin (22/10/2024).
“Jika ternyata pelaksanaan debat publik tersebut dihentikan karena tidak sesuai dengan konsep awal, berarti ada ketidakdewasaan berpolitik dari calon wakil bupati,” lanjut Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Selain dinilai ada ketidakdewasaan dari cawabup, Roqib juga menilai, ada kegagalan dari pihak penyelenggara. Sebab debat menjadi urung terlaksana. Ia mengartikan, kejadian itu konsepnya tidak dipersiapkan dengan matang.
“Seharusnya kan sejak awal sudah diantisipasi,” tandasnya.
Untuk diketahui, debat publik perdana antar masing-masing calon wakil bupati Farida Hidayati dengan Nurul Azizah itu batal digelar lantaran Farida Hidayati ngotot mengajak calon Bupati Teguh Haryono untuk maju mendampinginya dalam debat.
Teguh yang turut maju ke podium dan sempat membacakan visi misinya kemudian dihentikan oleh moderator karena tidak sesuai format debat yang disepakati sejak awal. Teguh bahkan ngeyel bahwa yang dilakukan tersebut sudah sesuai aturan.
Sementara berdasarkan berita acara hasil rapat koordinasi No. 312/PL.02.04-BA/3522/2024 tanggal 24 September 2024, format debat publik telah disepakati dan ditandatangi bersama. Yakni Komisioner KPU Bojonegoro, Bawaslu, dan nara hubung masing-masing paslon.
Kesepakatannya, debat publik dilaksanakan tiga kali dengan mekanisme debat publik pertama akan melibatkan calon wakil bupati Bojonegoro dalam pemilihan serentak tahun 2024 pada 19 Oktober.
Debat publik kedua akan melibatkan calon bupati Bojonegoro dalam pemilihan serentak tahun 2024 pada 1 November. Sedangkan debat publik ketiga akan melibatkan calon bupati dan wakil bupati Bojonegoro dalam pemilihan serentak tahun 2024 pada 14 November.
Penghentian debat publik perdana head to head antara Farida Hidayati dengan Nurul Azizah itu dinilai merugikan masyarakat. Warga Desa/Kecamatan Gayam, Muhamad misalnya. Menurut dia, KPU harus tetap menyelenggarakan debat publik sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama agar masyarakat tidak dirugikan.
Kerugian yang ada yakni karena masyarakat akhirnya tidak mengetahui visi misi dan program-program yang diusung masing-masing paslon. Padahal bagi Muhamad hal ini penting sekali untuk diketahui.
“Lagipula debat ini kan menggunakan anggaran APBD Bojonegoro, dan sebagai warga Bojonegoro, kami juga ikut membayari debat ini melalui pungutan pajak,” tegasnya.(fin)
