SuaraBanyuurip.com – Paijan Sukmadikrama
Tuban – Para aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di DPRD setempat. Mereka menuntut agar Presiden Prabowo Subianto, meninjau ulang program makan bergizi gratis, Rabu (26/02/2025).
Dalam demontrasi yang diikuti puluhan aktifis dari sejumlah perguruan tinggi di Bumi Ranggalawe itu, mereka juga mendesak agar meninjau lagi pemangkasan anggaran bidang pendidikan, dan kesehatan. Alasannya kebijakan ini merugikan dan tak berpihak pada masyarakat.
Aksi di gedung DPRD itu sendiri merupakan aksi lanjutan, setelah sebelumnya melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Tuban. Di Pemkab mereka tak bertemu dengan Bupati Aditya Halindra Faridzky, karena yang bersangkutan tengah mengikuti retret Kepala Daerah se Indonesia di Magelang.
Setelah beraksi di Pemkab Tuban, mereka bergeser menuju DPRD. Di gedung rakyat di kawasan Jalan Teuku Umar, Tuban itu pun gagal bertemu Pimpinan DRPD berikut seluruh Ketua Komisi Dewan. Para petinggi Dewan Tuban tengah mengikuti Munas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di luar kota.
“Kami menuntut peninjauan ulang program makan bergizi gratis, pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan,” tegas Ketua Pengurus Cabang PMII Tuban, Ahmad Waffa Amrillah, di sela aksi di DPRD Tuban kepada jurnalis.
Selain menyoal program makan bergizi gratis, dan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto, para aktifis PMII juga mengkritisi berbagai isu nasional terkini.
Mereka menilai, tujuan dan fungsi kebijakan pemerintah pusat tak sesuai dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Bahkan dianggap tidak lagi berpihak kepada masyarakat.
Setelah melakukan yel-yel di pintu masuk gedung DPRD yang dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Tuban, mereka meminta dipertemukan dengan Ketua DPRD Tuban Sugiantoro, dan seluruh Ketua Komisi Dewan. Mereka mendesak agar bisa berdialog, dan menyampaikan tuntutan aksinya.
Hanya seorang politisi muda dari PKB Tuban, Asep Nur Hidayatullah, yang menemui mereka. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban itu menjelaskan, jika seluruh pimpinan DPRD dan seluruh Ketua Komisi sedang ada kegiatan Munas Adkasi.
Kendati demikian Asep Nur Hidayatullah menyatakan, akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ke pemerintah pusat, karena apa yang disampaikan para aktivis tersebut merupakan kebijakan pusat. Namun demikian, keputusan akhir ada pada pemerintah pusat yang memiliki kewenangan.
Politisi muda itu menambahkan, pihaknya berharap kebijakan pemerintah pusat tidak sampai berdampak pada pemerintah daerah. Ia pun berharap jangan sampai ada efisiensi berlebihan pada anggaran pendidikan dan kesehatan, agar hak-hak masyarakat dalam bidang tersebut terganggu.
Tak begitu percaya pada keterangan Asep Nur Hidayatullah tentang keberadaan Pimpinan DPRD, para aktifis itu mendesak memasuki gedung Dewan namun dihalau aparat polisi yang telah standby di tempat sebelum rombongan demonstran datang.
“Kami tak mempercayai informasi dari Anggota DPRD itu, jangan-jangan mereka ndelik (sembunyi) di dalam gedung karena tak berani bertemu kami,” kata aktifis berambut pendek memakai uniform PMII.
Kang Asep, begitu legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Semanding, Grabagan, Rengel, dan Kecamatan Soko akrab disapa, langsung berinisiatif menghubungi Ketua Dewan melalui panggilan video. Hal ini bisa meredam syahwat para aktifis memaksa masuk gedung, mencari keberadaan Pimpinan Dewan berikut Ketua Komisi Dewan.
Sambil menunggu telepon Kang Asep dengan Sugiantoro tersambung, para demonstran duduk-duduk sambil melantunkan Shalawat Nabi.
Tak lama berselang, telepon pun berdering. Sugiantoro, saat di video call mengatakan, menyambut baik inisiatif para aktifis menyampaikan aspirasinya. Politisi dari Partai Golkar itu berjanji, akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Setelah itu, para aktivis PMII membubarkan diri. Mereka meninggalkan gedung DPRD Tuban, sambil meneriakkan yel-yel. (jan)