SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur akan mengembangkan kawasan kota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Konsep pembangunan kota baru ini untuk mempercepat pemerataan ekonomi di semua lapisan masyarakat agar tidak hanya terpusat di wilayah Kota Bojonegoro.
Pembangunan kawasan kota kecamatan telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bojonegoro Tahun 2026. Untuk mendukung itu, Pemkab Bojonegoro akan meningkatkan pembangunan fasilitas layanan publik seperti rumah sakit, pendidikan dan pasar. Juga memaksimalkan potensi desa yang ada di masing-masing kecamatan mulai dari wisata, pertanian, perkebunan, perternakan dan potensi lainnya.
RKPD Bojonegoro tahun 2026 juga akan memprioritaskan sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya air. Khususnya pembangunan dan perbaikan embung, normalisasi sungai, hingga peningkatan fungsi cek dam.
Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab Bojonegoro juga akan mendorong pengoptimalan BUMD Pangan. Perusahaan pelat merah ini akan berfungsi sebagai offtaker sekaligus menjalankan hilirisasi produk pertanian.
“Dengan adanya BUMD Pangan, kita berharap dapat mengurangi risiko gagal panen akibat bencana atau hama, serta menjamin harga produk petani tetap stabil,” kata Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono saat memimpin rapat rencana kerja Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 di Ruang Angling Dharma lt.2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (28/07/2025).
Di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo naik status menjadi Rumah Sakit Tipe A pada tahun 2026. Serta RSUD Padangan menjadi Tipe B pada tahun 2028.
Dalam bidang ekonomi dan sosial, Bupati Wahono menekankan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka pengangguran.
Bupati Wahono menegaskan, proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara ego sektoral. Namun harus menjawab keresahan serta tantangan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan ke depan harus benar-benar matang. Tidak cukup hanya sebatas penyerapan anggaran, tapi juga harus berbasis pada masalah yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, stunting, dan pengangguran,” tegasnya.
Oleh karena itu, Bupati Wahono meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menetapkan target yang jelas dan terukur, serta melakukan kolaborasi antar sektor guna mewujudkan percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua harus berjalan dalam satu visi dan misi besar untuk menjawab harapan masyarakat Bojonegoro, menuju kabupaten yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tegas Bupati.
Rapat rencana kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun 2026 ini, dihadiri Wakil Bupati Nurul Azizah, Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Andik Sudjarwo, Kepala OPD dan Camat se Kabupaten Bojonegoro.(red)
