SuaraBanyuurip.com – Joko Kuncoro
Bojonegoro – Ahmad Supriyanto menjadi nahkoda baru Partai Golkar Bojonegoro, Jawa Timur periode 2025-2030. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, itu berjanji akan merangkul semua potensi, utamanya anak-anak muda untuk merebut kembali kemenangan Golkar di kabupaten penghasil migas.
Ahmad Supriyanto terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, secara aklamasi pada Musyawarah Daerah (Musda) XI di Hotel Eastern, Senin (18/8/2025) malam.
Ahmad Supriyanto ditetapkan sebagai calon tunggal setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta musda. Sebanyak 33 suara sepakat memilih Supriyanto sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, menggantikan Mitroatin.
Selain menetapkan ketua baru, musda juga bakal membentuk tim formatur. Tim tersebut bertugas menyusun struktur kepengurusan Golkar Bojonegoro.
“Hari ini saya menerima amanah dari pengurus Golkar dari tingkat bawah untuk meneruskan perjuangan Bu Mitro’atin sebagai Ketua Golkar Bojonegoro,” kata Ketua DPD Golkar Bojonegoro terpilih, Ahmad Supriyanto.
Mas Pri, sapaan akrabnya, mengatakan amanah ini juga untuk merebut kembali kemenangan Partai Golkar di wilayah Bojonegoro. Sebagimana pesan Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, apabila Golkar Bojonegoro ingin menang kuncinya adalah rapatkan barisan.
“Rapatkan barisan, yang melenceng wajib diluruskan. Kemudian jangan memasukkan orang-orang toxic di tubuh Golkar. Kemudian kalau Golkar ingin menang harus merangkul potensi yang ada,” tegasnya.
Mas Pri menekankan saat tim formatur sudah terbentuk, jangan ada kader Golkar yang intervensi. Hal ini untuk kepentingan Golkar jangka panjang, bukan sebaliknya untuk kepentingan politik sesaat.
“Kalau hanya kepentingan politik sesaat, selesai kita hari ini,” tandasnya.
Mas Pri berjanji Golkar Bojonegoro akan merangkul semua potensi yang ada. Karena itu dirinya meminta jangan sampai saat di formatur ada pembatasan. Minimal di tubuh Golkar, 50 persen susunan kepengurusan harus anak-anak muda.
“Karena mayoritas atau 60 persen pemilih di Bojonegoro adalah Gen-Z. Jadi ini hukumnya wajib, 50 persen pengurus dari Gen-Z,” pungkas legislator Bojonegoro daerah pemilihan (Dapil) 3 (Baureno, Kanor dan Kepohbaru) itu.(jk)
