SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pendaftaran lelang jabatan untuk empat posisi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, ditutup hari ini, Kamis (21/8/2025). Lelang jabatan ini terisi 18 pendaftar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat berharap jabatan yang dilelang tersebut dapat terisi oleh orang yang tepat.
Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel), Retno Dewi Tri Lasdjoe mengungkapkan, sejak pendaftaran dibuka pada 6 Agustus 2025 hingga ditutup 21 Agustus 2025, terdapat 18 pendaftar telah menyerahkan berkas.
“Ada 18 pendaftar yang mengikuti lelang jabatan,” katanya kepada Suarabanyuyrip.com, Kamis (21/8/2025).
Dijelaskan, dari 18 pendaftar yang berkasnya masuk ke pansel, lima orang mendaftar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP).
Kemudian masing-masing diisi empat pendaftar untuk seleksi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR).
Kendati, terkait siapa saja nama para pendaftar, perempuan yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Mutasi dan Promosi Aparatur pada BKPP Bojonegoro ini belum dapat membeberkan. Sebab nama para calon peserta lelang jabatan baru akan diumumkan besok Jumat, (22/8/2025). ini sekaligus dengan pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak.
“Berikutnya, nanti pada tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2025, para pendaftar akan mengikuti tahapan assesmen, yakni kompetensi manajerial dan sosial kultural,” ungkapnya.
Sebelumnya, salah satu pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, Zaenal Fanani mengaku bakal mendaftar untuk seleksi pada jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Insya Allah besok (mendaftar lelang jabatan),” tandas pria yang pernah menjabat Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro itu, Rabu (20/8/2025) kemarin.
Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mustakim mengemukakan harapan, agar dalam seleksi lelang jabatan sebaiknya betul-betul dilaksanakan penyaringan personel. Sehingga didapat pejabat berkualitas yang sesuai bidangnya.
“Harus diisi oleh “The right man on the right place” (orang yang tepat di tempat yang tepat, red),” ujar Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Selain itu, menurut Mustakim, juga harus ada mekanisme reward and punishment (penghargaan dan hukuman) yang tegas kepada para pejabat. Untuk itu diperlukan evaluasi berkala secara obyektif.
“Agar visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dapat terwujud dengan cepat dan segera bermanfaat untuk masyarakat,” tandasnya.(fin)
