SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro — Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Selasa (16/12/2025), menjadi saksi pengukuhan komitmen besar daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekaligus penanda, bahwa pemerintah daerah sedang mengobarkan gerakan kolektif menghadapi krisis iklim.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyelenggarakan Penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2025, sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah dan desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penegasan arah kebijakan sekaligus panggilan moral untuk memperkuat aksi nyata menghadapi perubahan iklim dan meningkatnya bencana hidrometeorologi.
Penghargaan diberikan kepada satuan pendidikan dan desa yang terbukti konsisten, inovatif, dan berdampak nyata dalam menerapkan praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Penghargaan tersebut meliputi Sekolah Adiwiyata Mandiri, Sekolah Adiwiyata Nasional, Sekolah Adiwiyata Provinsi, Program Kampung Iklim (ProKlim) kategori Madya, Desa Bersih dan Lestari (Desa Berseri) tingkat Provinsi Jawa Timur, serta Sekolah Adiwiyata Kabupaten yang pada tahun ini mencapai 78 sekolah.
Capaian tersebut menegaskan posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang tidak hanya menggaungkan komitmen lingkungan, tetapi juga konsisten menjalankannya.
Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 292 Sekolah Adiwiyata eksisting di Bojonegoro, terdiri dari 236 Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten, 22 tingkat Provinsi, 25 tingkat Nasional, dan 9 Sekolah Adiwiyata Mandiri.
Selain itu, sebanyak 29 desa dan kelurahan telah meraih status Desa Berseri dan ProKlim, sebagai bukti kuat bahwa gerakan lingkungan telah tumbuh hingga tingkat tapak.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab Bojonegoro menyerahkan berbagai sarana dan prasarana ramah lingkungan, antara lain tempat sampah terpilah, komposter, serta bibit tanaman.
Untuk desa berseri kategori mandiri dan madya juga memperoleh insentif berupa kendaraan roda tiga dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, guna mendukung operasional pengelolaan lingkungan di tingkat desa.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, bahwa tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim semakin kompleks. Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Bojonegoro menghadapi peningkatan kejadian banjir, tanah longsor, dan angin kencang, yang menjadi penanda nyata bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini.
”Persoalan sampah merupakan isu strategis yang menuntut perubahan perilaku kolektif,” kata Bupati Setyo Wahono dalam keterangan tertulis diterima Suarabanyuurip.com.
Melalui Surat Edaran Bupati tentang Pengelolaan Sampah, seluruh elemen masyarakat diajak terlibat aktif, mulai dari pemilahan sampah di sumber, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik melalui komposting, hingga integrasi program lingkungan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta kurikulum sekolah.
Program “Satu Desa, Satu Bank Sampah” terus didorong sebagai fondasi ekonomi sirkular dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
“Penghargaan Adiwiyata, Desa Berseri, dan Program Kampung Iklim bukan sekadar simbol prestasi, melainkan amanah yang harus dijaga dengan aksi nyata dan keberlanjutan,” tegasnya.
Pria asli Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik, pemerintah desa, camat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat luas.
”Sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan Kabupaten Bojonegoro dan generasi masa depan,” tandas Mas Wahono, sapaan akrabnya.(fin/adv)
