Fokus Kerja 2026, Sri Wahyuni: DPRD Jatim Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

SuaraBanyuurip.com – Arifin Jauhari
‎
‎Bojonegoro — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim), Sri Wahyuni, menegaskan bahwa fokus kerja DPRD Jatim pada tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
‎
‎Peningkatan kualitas pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan menjadi agenda utama yang akan terus dikawal DPRD Jatim pada tahun 2026 mendatang.
‎
‎“Fokus kerja kami di tahun 2026 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim melalui sektor-sektor prioritas, terutama pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” kata Sri Wahyuni kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (31/12/2025).
‎
‎Selain itu, politisi perempuan dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan pula pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Timur.
‎
‎”Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah peningkatan konektivitas infrastruktur antardaerah secara adil dan modern,” ujar politisi asal Bojonegoro ini.
‎
‎Begitu pun konektivitas, kata Yuni, ia karib disapa, menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.
‎
‎Di sisi penganggaran, Sri Wahyuni menegaskan, DPRD Jatim akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2026.
‎
‎“APBD Jawa Timur telah disahkan dengan pendapatan daerah sebesar Rp26,3 triliun dan belanja daerah sebesar Rp27,2 triliun. Anggaran tersebut harus diwujudkan secara efektif dan efisien,” tegasnya.
‎
‎DPRD Jatim, lanjut dia, juga akan terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
‎
‎Sri Wahyuni juga memastikan pihaknya akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan guna menyerap aspirasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
‎
‎“Kami yakin, dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif serta dukungan masyarakat, target pembangunan Jawa Timur pada tahun 2026 dapat tercapai,” tandasnya.(fin)