SuaraBanyuurip.com – Pemerintah Indonesia sedang mematangkan kerja sama bidang energi dengan Rusia. Negara beruang putih itu siap berinvestasi di Indonesia untuk membangun kilang dan fasilitas penyimpanan (storage).
Pembangunan infrastruktur strategis tersebut dinilai krusial bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi, memperkuat fleksibilitas pasokan, serta meredam dampak volatilitas pasar energi global terhadap pasokan dan harga domestik.
Selain itu, sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang serta menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia,” ujar Bahlil kapada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4/2026).
Bahlil menjelaskan, konsumsi BBM nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Untuk menekan impor, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026.
“Sekarang Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kiloleter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen,” ungkapnya.
Terkait rencana investasi Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).
“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini tidak sebesar Kilang Tuban.(red)
