SuaraBanyuurip.com — Arifin Jauhari
Bojonegoro – Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melalui kerja sama penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya PGN memperkuat tata kelola perusahaan, mitigasi risiko hukum, serta mendukung kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi.
“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang telah ditandatangani pada 9 Januari 2026,” kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Hery Murahmanta dalam keterangan tertulis diterima suarabanyuurip.com, Selasa (10/11/2026).
Dia menjelaskan, kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III, Hedi Hedianto, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026) kemarin.
Menurut Hery, sinergi tersebut terus diperluas melalui kerja sama dengan kejaksaan di berbagai wilayah operasional PGN, termasuk sebelumnya dengan Kejati Jawa Timur.
Dukungan dan koordinasi di bidang hukum dinilai memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan usaha PGN, khususnya dalam pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan operasional, serta pengembangan infrastruktur gas bumi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Kerja sama dimaksud, tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, pihaknya ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan.
Hery menambahkan, penguatan aspek hukum menjadi semakin penting sejalan dengan peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan penyaluran gas bumi bagi berbagai sektor, termasuk industri, komersial, dan rumah tangga.
Di Jawa Tengah, perkembangan kawasan industri, khususnya di Batang dan Kendal, membuka peluang peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi untuk mendukung aktivitas industri. PGN terus mencermati perkembangan kebutuhan energi di wilayah tersebut sebagai bagian dari perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi.
Jawa Tengah memiliki potensi pertumbuhan industri yang besar. PGN berkomitmen mendukung kebutuhan energi melalui pengembangan layanan dan infrastruktur gas bumi secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan.
“Untuk itu, penguatan kepatuhan dan mitigasi risiko hukum menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan usaha perusahaan,” tambah Hery.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah memperkuat koordinasi dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Menurut Teguh, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Teguh juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar potensi persoalan hukum dalam kegiatan perusahaan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sejak dini.
Melalui kerja sama ini, PGN berharap dapat semakin memperkuat kepastian dalam pelaksanaan kegiatan usaha, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko hukum, serta mendukung kelancaran operasional dan pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri.(fin/adv)
