LBH KP Ronggolawe : Negara Gagal Sediakan Gizi Akibatkan Stunting

Kapson : Advokat LBH KP Ronggolawe Tuban, Suwarti SH, saat menerima pengaduan warga masyarakat terkait kasus stunting di kantornya. LBH ini banyak menerima aduan dari masyarakat terkait stunting. (SuaraBanyuurip.com/ist dari LBH KP Ronggolawe)  

SuaraBanyuurip.com – Laeman Harjo Wasito

Tuban – Munculnya stunting bukan salah ibu yang melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Terjadinya anak dengan gangguan pertumbuhan kronis tersebut, merupakan salah bupati yang gagal menyediakan gizi untuk ibu hamil, dan balita.

Demikian penegasan LBH KP Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur, dalam siaran pers menyambut Hari Anak Internasional 2026 yang akan jatuh pada 26 November mendatang. Akibat salah strategi dan tata kelola gizi untuk masyarakat itu, organisasi hukum ini menemukan fakta jika angka stunting di Bumi Ranggalawe masih tinggi.

Diungkapkan, pada tahun 2025 dari 12.811 kelahiran di daerah yang dipimpin Bupati dan Wabup, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, terdapat 795 bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan 591 anak mengalami gizi buruk. Ini bukan angka di atas kertas, namun fakta temuan di lapangan. Sebanyak 795 bayi tersebut lahir dengan tubuh kecil, lemah, dan berjuang untuk hidup, sedangkan 591 anak lainnya dalam kondisi perutnya lapar, badannya kurus, dan masa depannya terancam.

“Kami rakyat Tuban bukan kecewa tanpa alasan, karena kami melihat angka tersebut dengan mata kepala sendiri,” tegas Advokat dari KP Ronggolawe, Suwarti SH, dalam rilis yang diterima SuaraBanyuurip.com, Jumat (20/11/2026) sore.

Sesuai data yang diolah dari Kabupaten Tuban dalam angka 2026, Dinkes PPKB Tuban yang dikutip media lokal, di wilayah Kecamatan Semanding terdapat 77 bayi masuk kategori BBLR, Jatirogo (64 bayi), dan Kecamatan Soko (61 bayi). Di Kecamatan Jenu ada 76 kasus gizi buruk, Semanding (69 kasus), dan di Kecamatan Parengan sebanyak 59 kasus. Lima kecamatan tersebut merupakan bagian dari 20 wilayah kecamatan yang tersebar di daerah dengan 33 unit Puskesmas tersebut.

Sedangkan secara nasional, sesuai data Survei Status Gizi Indonesia dari Kementrian Kesehatan, tahun 2025 angka prevalensi stunting nasional sebanyak 19,8 persen dari target sebesar 18,8 persen. Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur (SSGI 2024) sebanyak 14,7 persen, atau setara dengan sekitar 430.000 balita di daerah dengan 38 kabupaten/kota tersebut.

Mewakili warga masyarakat, yang diantaranya mengadu ke LBH KP Ronggolawe, Suwarti menambahkan, pihaknya mempertanyakan kinerja bupati bersama pemerintah daerah terkait gizi buruk yang berdampak pada pertumbuhan anak tak normal tersebut. Selama ini apa saja yang mereka kerjakan, sedangkan gaji, tunjangan, mobil dinas mereka semua dibayar dari pajak uang rakyat, dari keringat petani, nelayan, dan buruh warga Tuban.

“Saat bayi-bayi kami lahir dengan berat badan rendah, saat gizi anak-anak kami buruk, mana kehadiran negara, mana programnya?” tegas perempuan lawyer itu panjang lebar.

Selain itu, mantan aktivis PMII Cabang Tuban itu juga mempertanyakan, mana anggarannya, dan mana pula sistem monitoringnya? Apakah hanya datang saat kampanye, bagi-bagi sembako, dan swafoto dengan warga? Masyarakat tidak butuh pencitraan fisik pejabat, yang mereka butuhkan bayinya sehat.

Baca Juga :   KEDATOM Tuban Ditinggalkan Pedagang

“Kami kecewa karena negara yang seharusnya melindungi anak, justru membiarkan anak kami tumbuh dalam kelaparan dan kekurangan gizi.”

BBLR Pintu Masuk Stunting

Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR, menurut Suwarti, berat badannya kurang dari 2.500 gram. Hal itu terjadi karena faktir kurang gizi saat hamil, anemia, kurang makan, stres, mengalami KDRT, dan tidak mendapatkan pemeriksaan kehamilan yang layak.

Patut pula diketahui, bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa emas. Dengan rincian terdiri dari 270 hari kehamilan, ditambah 730 hari setelah lahir. Jika pada masa ini anak kekurangan gizi, otaknya tidak akan bisa tumbuh maksimal selamanya. Bayi dengan gizi buruk secara terus menerus akan menjadi stunting.

“Stunting bukan hanya masalah tinggi badan, lebih dari itu adalah masalah otak manusia,” tegas Suwarti.

Jika dirunut siklusnya, rantai masalah stunting di Tuban, diantaranya, ibu hamil kurang gizi ditambah posyandu yang aktif hanya seremonial. Dengan jurus andalan air kacang hijau, ditambah tidak ada Pemberian Makanan Tambahan yang layak. Akibatnya bayi lahir BBLR, anak kurang ASI eksklusif, MP-ASI tidak cukup, gizi buruk, dan hasilnya adalah stunting.

“Stunting tidak bisa disembuhkan setelah anak berusia dua tahun, sekali stunting seumur hidup anak itu akan tertinggal.”

Pada bagian lain, Suwarti menambahkan, bayi BBLR 20 kali lebih berisiko meninggal di bulan pertama. Anak mudah sakit seperti diare, pneumonia, TBC, dan infeksi berulang. Sekali sakit, berat badan turun lagi. Pertumbuhan terhambat, badan pendek, tulang rapuh, dan gigi rusak.

Secara psikologis anak yang sejak bayi sering lapar akan tumbuh dalam kecemasan. Otak anak stunting lebih kecil. IQ anak stunting rata-rata 10 sampai 15 poin lebih rendah dari anak sehat. Anak sulit konsentrasi, sulit menghafal, sulit belajar, dan prestasi sekolah turun. Anak yang seharusnya bisa menjadi bupati, presiden, dokter, guru, dan pemimpin, akhirnya tertinggal karena otaknya tidak diberi gizi saat masih bayi.

Sedangkan dampak sosialnya, anak stunting sering dibully dengan sebutan “cebol, pendek, bodoh”. Akhirnya anak tidak percaya diri (minder), dan menarik diri dari pergaulan. Kondisi ini juga berdampak pada orang tua yang stres, merasa bersalah, dan bertengkar karena biaya berobat anak. Anak tumbuh dengan trauma.

Sementara itu dampak ekonomi jangka penjangnya, anak stunting saat dewasa produktivitasnya turun 20 persen. Dia tidak bisa bekerja berat, dan tidak bisa bersaing dengan teman-temannya.

“Stunting bukan salah ibu yang melahirkan, namun salah negara yang gagal menyediakan gizi untuk ibu hamil dan balita,” tegas Advokat Suwarti.

Baca Juga :   PSHT Rayon Butoh dan Trenggulunan Bagikan 260 Paket Zakat

Adanya fakta dan data lapangan tersebut, menurut LBH KP Ronggolawe, maka Pemkab Tuban dianggap lalai, dan diduga melanggar hukum karena abai merealisasikan regulasi yang wajib dijalankan bupati. UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 34 memandatkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

UU Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Pasal 4 menyatakan setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 174 menyatakan Pemerintah Daerah wajib menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Wajib menyediakan Posyandu, Puskesmas, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Sementara dalam Pasal 8 UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, dan spiritual. Jika anak gizi buruk dibiarkan, hal itu adalah bentuk penelantaran anak oleh negara.

Pada bagian lain, muncul pula Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Presiden memerintahkan Bupati/Wali Kota menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerahnya. Target nasional stunting turun menjadi 14 persen pada 2024, dan menuju 0 persen.

“Bupati wajib membuat aksi nyata, dalam bentuk pendampingan ibu hamil, PMT, sanitasi, dan air bersih. Jika tidak menjalankan Perpres ini, mengindikasikan pelanggaran jabatan,” ungkap Suwarti.

Sedangkan pada UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut perempuan ramah ini, bidang kesehatan adalah urusan wajib Pemerintah Daerah. Dana APBD wajib dialokasikan untuk kesehatan ibu dan anak, bukan hanya untuk infrastruktur, dan seremonial.

Regulasi lain adalah Permenkes Nomor: 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Disana disebutkan, BBLR dan gizi buruk harus dideteksi dini di Posyandu. Jika Posyandu tidak aktif secara sungguh-sungguh, kader tidak dibayar, dan PMT tidak ada, itu adalah kegagalan sistem.

“Kami meminta kepada DPRD Tuban, dan masyarakat untuk dilibatkan mengaudit program stunting,” tegas Suwarti seraya menambahkan, “jangan hanya laporan di atas kertas yang enak dibaca, namun sesungguhnya sangat manipulatif. Sementara di lapangan anak-anak yang menjadi korban.”

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban, Drg Heni Purnomo Wati, belum berhasil dimintai konfirmasi terkait pers rilis yang dilayangkan LBH KP Ronggolawe. Demikian pula dengan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Tuban, Arif Handoyo, saat dikonfirmasi melalui telepon whatsapp pada pukul 19.17 WIB, hingga berita ini diunggah juga tak merespon meski terdengar nada panggil. (Lhw)

»Follow Suarabanyuurip.com di
» Saluran WhatsApp Channel SuaraBanyuurip.com